Prabowo Maju Bersama PDIP, Parpol Koalisi Pemerintah: Semakin Dini Koalisi Semakin Bagus
JAKARTA - Partai Gerindra mengatakan bahwa ada kemungkinan Ketua Umumnya (Ketum), Prabowo Subianto bersama dengan PDIP di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal ini didasari hubungan baik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.
Terkait hal ini, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan bahwa dinamika di masing-masing partai berbeda, dan partai sebagai instrumen politik sah saja mengajukan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
"Semakin dini koalisi itu semakin bagus artinya itu bukan sesuatu yang dadakan. Tapi kan itu tergantung kesiapan subyektif masing-masing partai," kata Willy saat dihubungi, Kamis (27/5/2021).
Menurut Willy, NasDem juga mencoba menjadi partai yang membuka diri untuk publik, mengedepankan putra putri terbaik NasDem. Tapu tentu membutuhkan waktu dan membutuhkan kawan koalisi, karena NasDem sendiri tidak cukup untuk mencalonkan.
"Tentu kami harus bekerja bersamaan sekaligus, melakukan rekrutmen secara terbuka yang swlama ini metodenya konvensi dan membangun koalisi ini harus memenuhi syarat mengajukancapres cawapres," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini, pihaknya belum memiliki calon untuk 2024 mendatang, karena politik adalah sesuatu yang dinamis. Bahkan, dinamika politik Indonesia sangat cenderung akrobatik. Jadi, kalau ada partai yang sudah siap sejak awal kita harus diapresiasi sehingga masyarakat pun melihat itum
Selain itu, Willy menambahkan, NasDem ingin melakukan talent scouting (mencari calon) dan grooming (berbenah diri) karena, sejauh ini ketersediaan panggung bagi para kandidat kita sangat terbatas. Sejauh ini panggung hanya dimiliki kepala daerah dan ketum parpol, sementara para akademisi, seniman, profesional dan aktivis itu tidak memiliki panggung sama sekali.
Sehingga, kata dia, konvensi bisa menerabas sekat-sekat itu untuk membuat panggung yang lebih terbuka dan kemudian bisa menyeleksi tiga ranah sekaligus yakni, elektabilias, kapabilias dan integritas. Karena syarat menjadi presiden bukan hanya modal elektabilitas dan partai saja, tapi mereka juga punya kapabilitas dan integritas.
"Itulah kemudian konsep dari enforecement publik jangan kemudian publik hanya dipaksa ide yang disuguhkan oleh partai, jadi dari awal publik sudah terlibat dalam proses seleksi itu sendiri," pungkas Willy.
(Khafid Mardiyansyah)
