Mendagri Sebut Persoalan Stunting Perlu Jadi Program Utama PKK, Ini Sebabnya
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Amanat ini dinilai tepat karena PKK dapat menyasar akar persoalan secara akurat.
Mendagri mengatakan, meski PKK telah memiliki sepuluh Program Utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.
Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting. Program penanganan stunting perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya. Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK,” katanya di sela Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri secara virtual.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan usia emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.
“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” terang Tito.
Langkah itu pun didukung sejumlah pihak, antara lain Komisi VIII DPR RI.
"Saya mendukung langkah Mendagri, yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan sumber daya manusianya sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di tanah air," ungkap anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni, Jumat (28/5).
