Tegas! 484 Pegawai Pemkot Semarang Dipecat Gegara Nekat Mudik

Taufik Budi, Okezone · Senin 31 Mei 2021 21:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 31 512 2418203 tegas-484-pegawai-pemkot-semarang-dipecat-gegara-nekat-mudik-GCB9Jg2ufy.jpg Hendrar Prihadi. (Foto: Dok Pemkot Semarang)

SEMARANG – Tindakan tegas diambil Pemerintah Kota Semarang terhadap pegawai yang nekat mudik Lebaran Idul Fitri 1442 H. Sebanyak 484 pegawai langsung gigit jari karena mendapatkan surat pemecatan. 

“Ini proses yang cukup panjang. Pertama kita waktu itu sebelum Lebaran kan sudah diingatkan oleh pemerintah pusat, diperingatkan tidak boleh mudik baik warga Semarang, ASN, maupun non-ASN,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Senin (31/5/2021).

“Pak Sekda kemudian membuat inisiatif atas nama Wali Kota, membuat surat edaran larangan ASN dan non-ASN untuk mudik,” imbuhnya.

Baca juga: Dijemput Petugas, 7 Pemudik di Petojo Selatan Akan Diswab Antigen

Dia menyatakan, dalam surat edaran itu juga menyertakan sanksi bagi setiap pelaku pelanggaran. Di antaranya adalah bagi ASN akan kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama satu bulan. Sementara non-ASN bisa dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Itu juga sudah saya sampaikan hal itu berulang-ulang, tapi ternyata tetap pelanggaran itu ada. Dan konsekuensi dari pelanggaran itu ya kita merujuk pada surat edaran, harus ada sanksi,” tegas politikus PDIP itu.

Informasi yang diterima, terdapat 669 pegawai Pemerintah Kota Semarang yang dikenakan sanksi. Di antaranya 484 terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 185 pegawai tidak mendapat tambahan penghasilan selama 1 bulan.

Baca juga: Dampak Mudik Lebaran, Kenaikan Kasus Covid-19 Mulai Terlihat

Sesuai aturan, pegawai ASN maupun non-ASN dilarang mudik dan diwajibkan melakukan presensi dari Kota Semarang. Namun, dalam pelaksanaannya banyak yang pelanggaran dengan tidak melakukan presensi, dan beralasan lupa.

“Ada yang absen (presensi) dari luar kota, berarti tidak sesuai petunjuknya. Absennya harus dilakukan di Kota Semarang. Ada yang kemudian beralasan lupa absen. Ya intinya bahwa mereka tidak melakukan absen dari Semarang. Yang cukup banyak (pelanggaran) ada di PU (Dinas Pekerjaan Umum),” pungkasnya. 

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini