Soal TWK, Ketum Muhammadiyah: Harus Objektif Tidak Boleh Kontroversi!
YOGYAKARTA - Muhammadiyah menegaskan problem Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dimulai dari materi dan prosesnya yang bias, reduksi dan juga tidak berstandar. Karena itu, Muhammadiyah berkeberatan dengan masalah yang menyangkut TWK dan jangan diperluas untuk ASN maupun untuk kepentingan lain.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap agar politisasi apapun tidak dilakukan dalam polemik ini, sebab, politisasi menurutnya hanya akan membuat masyarakat apriori dalam memandang masalah.
“Kita harus punya standar yang objektif dan berlaku untuk seluruh aspek dan komponen kebangsaan kita agar tidak terjadi bias, politisasi, maupun juga kontroversi. Karena politisasi akan membuat kita apriori dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Haedar Nashir ketika bersilaturahmi dengan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) secara daring, Senin 31 Mei 2021, malam.
Menurut Haedar, cukup dihentikan dan tidak ada lagi materi-materi yang seperti ini sehingga tidak menjadi sumber permasalahan. Tapi kami juga berharap lanjutnya ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur (kebudayaan) bangsa di dalam gerakan anti-korupsi.
Baca Juga : Komnas HAM Periksa 8 Pegawai KPK Terkait Tes Wawasan Kebangsaan
“Sehingga gerakan anti-korupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha penindakan tapi juga dalam usaha pencegahan. Legislative, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya,” kata Haedar.
Dikatakan, pelbagai potensi yang menimbulkan kegaduhan hendaknya segera diminimalisir agar persatuan bangsa semakin rekat dan erat.
