Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir China Diduga Bocor, Munculkan Kekhawatiran Terjadinya "Chernobyl Kedua"
LONDON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan menyelidiki dugaan terjadinya kebocoran di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) China setelah sebuah perusahaan Prancis memiliki sebagian dan membantu mengoperasikan pembangkit listrik itu memperingatkan adanya "ancaman radiologis langsung."
Pihak PLTN di China membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa generatornya berfungsi normal. Peringatan ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi seperti yang terjadi seputar bencana-bencana nuklir sebelumnya.
BACA JUGA: Kebakaran Hutan Ukraina Hampir Mencapai Chernobyl, Radiasi Naik 16% di Atas Normal
Sebuah surat dari Framatome yang berbasis di Prancis kepada Departemen Energi AS memperingatkan bahwa otoritas keselamatan China telah meningkatkan batas radiasi yang dapat diterima yang terdeteksi di luar PLTN Taishan di Provinsi Guangdong untuk menghindari keharusan untuk mematikannya, demikian diwartakan CNN.
Surat itu berusaha untuk mendapatkan pengabaian untuk berbagi bantuan teknis AS dengan PLTN Taishan, mengklaim bahwa batas radiasi di pembangkit itu berada di atas standar keselamatan Prancis.
Framatome, perusahaan desainer dan pemasok peralatan dan layanan nuklir yang dimiliki oleh lectricité de France, dikontrak untuk membantu membangun dan mengoperasikan pembangkit tersebut.
Pada memo bertanggal 8 Juni yang dikirimkan pakar Framatome terkait isu tersebut kepada Departemen Energi AS, perusahaan menyebut situasi itu sebagai “ancaman radiologis yang akan segera terjadi”
"Situasinya merupakan ancaman radiologi yang akan segera terjadi di lokasi dan kepada publik dan Framatome segera meminta izin untuk mentransfer data teknis dan bantuan yang mungkin diperlukan untuk mengembalikan pabrik ke operasi normal," kata memo yang dilihat CNN itu.
Memo itu juga dilaporkan mengklaim bahwa batas China ditingkatkan melebihi standar Prancis, tetapi tidak jelas bagaimana perbandingannya dengan ambang batas AS. Perusahaan Prancis menolak mengomentari memo itu ketika ditanya tentang hal itu oleh Newsweek.
