Soal Usulan Lockdown, Ridwan Kamil: Jabar Sudah Tak Ada Anggaran

Agung Bakti Sarasa, Koran SI · Senin 21 Juni 2021 22:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 21 525 2428740 soal-usulan-lockdown-ridwan-kamil-jabar-sudah-tak-ada-anggaran-5pM0mOsuEv.jpg Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Dok Ist)

BANDUNG - Kabar masuknya Covid-19 varian delta yang lebih cepat menular di tengah lonjakan kasus membuat penanganan virus corona di Indonesia semakin berat.

Sejumlah pihak mengusulkan pemerintah menarik rem darurat dengan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan lonjakan kasus Covid-19.

Menanggapi wacana tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, Jabar pada dasarnya mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19, termasuk jika pemerintah pusat kembali menerapkan PSBB.

Namun, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, pemberlakuan PSBB tentunya harus dibarengi kesiapan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak PSBB.

"Jadi, istilah PSBB ini harus dibarengi kesiapan pangan, sembako, dan lain-lain kepada mereka yang tidak bisa melakukan WFH (work from home)," ujar Kang Emil di Bandung, Senin (21/6/2021).

Kang Emil pun kemudian memberikan respons menohok terhadap wacana tersebut. Dia menegaskan, jika PSBB diberlakukan, pihaknya meminta dukungan logistik dari pemerintah pusat. Pasalnya, kata dia, Jabar sudah tidak memiliki anggaran.

"Kami dari Jabar anggaran memang sudah tidak ada. Jadi, kalaupun itu (PSBB) diadakan, maka dukungan logistik dari pusat harus betul sudah siap, baru kami akan terapkan di Jabar," tegasnya.

Lebih lanjut, Kang Emil pun menolak penggunaan istilah lockdown dalam pelaksanaan PSBB. Terlebih, kata Kang Emil, sejak awal sudah disepakati penggunaan nama PSBB, bukan lockdown.

"Sebenarnya gak ada istilah lockdown, saya juga bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown. Dulu disepakati yang namanya lockdown itu bahasa Indonesianya adalah PSBB atau pembwtasan sosial berskala besar," tandasnya.

Baca Juga : Tak Punya Anggaran, 3 Provinsi Tolak Lockdown?

Di kesempatan lain, Kang Emil sempat menyatakan bahwa selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, kondisi penanganan Covid-19 di wilayahnya relatif baik.

Namun, kondisi tersebut kemudian terdisrupsi oleh libur panjang Lebaran 2021 sebagai kondisi yang terulang saat pengendalian Covid-19 terdisrupsi libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Dia menilai, PPKM mikro sangat tepat diterapkan jika tidak terdisrupsi kegiatan masyarakat. Oleh karenanya, kata dia, Pemprov Jabar merekomendasikan peniadaan libur panjang Idul Adha 2021 mendatang.

"Penerapan PPKM mikro sangat berhasil alam upaya mengendalikan Covid-19 selama tidak didisrupsi oleh libur panjang," kata Kang Emil saat menjadi pembicara dalam webinar yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir sangat mengkhawatirkan. Ekonom senior, Fadhil Hasan pun meminta pemerintah tidak ragu menerapkan PSBB menyeluruh dan mempercepat vaksinasi.

"Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB dan sekaligus mempercepat vaksinasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Fadhil khawatir bahwa lonjakan kasus Covid-19 ulah varian delta dan meningkatnya kematian, akan semakin mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, ekonomi dikhawatirkan kembali ke zona resesi.

Baca Juga : Kembali Bertambah, Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Jadi 6.010 Orang

"Varian delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resesi dapat terjadi di sepanjang 2021," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini