Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Tak Hanya Masyarakat, Sanksi PPKM Darurat untuk Pemda Juga Harus Tegas

Dita Angga R , Jurnalis-Minggu, 04 Juli 2021 |12:32 WIB
Tak Hanya Masyarakat, Sanksi PPKM Darurat untuk Pemda Juga Harus Tegas
Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat harus dibarengi dengan ketegasan sanksi bagi siapapun yang melanggar. Hal ini agar PPKM Darurat dapat dilaksanakan secara efektif.

“Dan sisi lain ya tentu ada ketegasan sanksi tanpa toleransi. Baik itu pada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah yang tidak menerapkan,” katanya saat dihubungi, Minggu (4/7/2021)

Misalnya saja bagi pemerintah daerah juga perlu dipastikan bagaimana pelaksanaan PPKM Daruratnya. Menurutnya jika tidak dilaksanakan dan ada pengabaian maka harus diberikan sanksi.

“Misalnya testinya harusnya di daerah hari ini 20 ribu atau 10 ribu. Kalau tidak tercapai tanya kenapa. Kalau ada kesalahan ya beri sanksi. Ada pengabaian. Ini yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Seperti diketahui sanksi merupakan salah satu yang diatur di dalam Instruksi Mendagri No.15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19. Dimana sanksi tersebut juga menyasar kepala daerah.

“Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” demikian bunyi diktum kesepuluh Instruksi mendagri tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement