Larangan Pemerintah UEA untuk Wisatawan Indonesia Masuk Negaranya Hanya Sementara

Tim Okezone, Okezone · Senin 12 Juli 2021 00:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 12 18 2439067 larangan-pemerintah-uea-untuk-wisatawan-indonesia-masuk-negaranya-hanya-sementara-nTj3eC74UU.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Otoritas Manajemen Krisis dan Bencana Darurat Nasional atau National Emergency Crisis and Disaster Emergency Management Authority/NCEMA dan Otoritas Umum Penerbangan Sipil (General Civil Aviation Authority/GCAA) Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan penangguhan atau larangan Sementara masuk bagi pelancong dari Indonesia pada penerbangan nasional (Etihad dan Emirates) serta penerbangan internasional lain mulai berlaku Minggu, (11/07/2021) pukul 23.59.

Penangguhan untuk masuk ke UEA dimaksud meliputi penerbangan masuk (inbound) UEA yang datang dari Indonesia (membawa WNI) serta pelancong (WNA). Sedangkan yang tidak ditangguhkan masuk ke UEA adalah penerbangan kargo antara Indonesia dan UEA, serta penerbangan yang transit di UEA dan penerbangan menuju Indonesia.

Dalam rilisnya, NCEMA dan GCAA menyampaikan kategori yang dikecualikan dari penangguhan masuk ke UEA, antara lain:

1. WN PEA dan kerabat tingkat pertama mereka.

2. Misi Diplomatik (termasuk administrator yangg bekerja di Perwakilan).

3. Delegasi resmi.

4. Pengusaha/pebisnis (setelah mendapatkan persetujuan sebelumnya).

5. Pemegang izin tinggal emas dan perak.

6. Pekerja sektor esensial, sesuai klasifikasi Otoritas Federal Identitas dan Kewarganegaraan (Federal Authority for Identity and Citizenship/ICA, otoritas imigrasi PEA).

7. Staf Kedubes PEA di Indonesia.

8. Awak pesawat (angkutan dan transit) asing.

Mereka yang masuk dalam kategori yang dikecualikan tersebut wajib untuk menunjukkan tes Covid-19 negatif yang diperoleh dalam waktu 48 jam sebelum keberangkatan yang dikeluarkan oleh laboratorium/RS yang terakreditasi dan memiliki kode QR pada hasil tesnya, melakukan karantina wajib selama 10 hari, serta melakukan tes PCR di bandara dan tes kelanjutannya di hari ke-4 dan ke-8 setelah masuk PEA.

Pemerintah PEA juga melarang warga negaranya untuk pergi ke Indonesia, kecuali untuk misi diplomatik di Indonesia, kasus perawatan darurat, delegasi resmi serta delegasi ekonomi bisnis/pengusaha dan ilmiah yang telah diberi wewenang sebelumnya.

KBRI Abu Dhabi telah mengadakan pertemuan dengan Kemlu UEA pada Minggu, 11 Juli 2021 dan mendapatkan beberapa konfirmasi terkait kebijakan baru tersebut.

Baca Juga : Uni Emirat Arab Resmi Larang Pelancong dari Indonesia Masuk Negaranya

Kemlu UEA memberikan klarifikasi atas pengumuman dari NCEMA dan GCAA serta menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan hasil asesmen dari komite keselamatan di PEA sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak buruk pandemi Covid-19 di wilayah PEA. Komite ini melakukan asesmen reguler setiap 14 hari sekali, dan hasil asesmen akan diperbaharui sekiranya ada perubahan signifikan, terutama dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Kemlu PEA menegaskan bahwa pembatasan ini tidak akan berdampak pada jumlah penerbangan (Etihad dan Emirates) karena yang mereka batasi hanya kriteria pelaku perjalanannya saja. Asesmen dilakukan berdasarkan regional based not nationality based, dengan kata lain, penangguhan ini bukan dikarenakan status seseorang sebagai WNI.

Selanjutnya disampaikan juga bahwa Safe Travel Corridor Arrangement/STCA antara RI-UEA tetap diberlakukan dimana delegasi resmi serta urusan bisnis/pengusaha dapat tetap masuk ke UEA, namun perlu ada persetujuan lebih awal sebelum melakukan perjalanan.

Kebijakan ini tidak akan mempengaruhi pelaku perjalanan Indonesia yang akan transit di UEA, namun perlu dipastikan lagi ke masing-masing maskapai yang akan melayani penerbangan. Hal ini adalah informasi baru, mengingat sebelumnya disampaikan bahwa penumpang transit juga dilarang.

Pertanyaan yang banyak diterima oleh KBRI adalah terkait daftar dan jenis pekerjaan di sektor esensial yang dikecualikan (diperbolehkan masuk ke PEA). Hal ini sepenuhnya berada di bawah wewenang Federal Authority for Identification and Citizenship (ICA).

Apabila diperlukan, perusahaan yang menaungi pekerja-pekerja sektor esensial dimaksud dapat berkoordinasi langsung dengan ICA untuk mendapatkan persetujuan masuk ke UEA.

Sebagai informasi tambahan, Kemlu UEA menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah UEA tengah menyempurnakan platform untuk mengakomodir akses masuk pelaku perjalanan internasional ke UEA yang nantinya dapat mengakses bukti vaksinasi yang dimiliki oleh pelaku perjalanan dari negara masing-masing. Hal ini dilakukan mengingat mulai tanggal 20 Agustus 2021, UEA akan memberlakukan kebijakan wajib menunjukkan bukti vaksin untuk masuk ke fasilitas publik, mall dan event yang ada di UEA.

“Melihat bahwa larangan masuk ini adalah bagian dari upaya menangani situasi Covid-19 di dalam negeri UEA, serta fakta bahwa STCA RI-PEA masih berlaku, saya lihat hubungan RI-UEA masih mesra, tidak ada yang berubah. Dan jangan lupa, yang dilarang masuk bukan WNI, jadi ini bukan suatu sikap terhadap Indonesia, tetapi murni karena keperluan PEA melindungi negaranya dari masuknya kasus Covid-19 ke UEA”, demikian pernyataan Husin Bagis, Duta Besar RI untuk UEA.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini