Pesanggrahan Pracimoharjo yang Didirikan PB X Saksi Bisu Penculikan Sutan Sjahrir
PESANGGRAHAN Pracimoharjo terletak di Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang memiliki nilai historis tinggi.
Didirikan oleh Paku Buwono IV sekitar tahun 1803-1804. Kemudian pada masa pemerintahan Paku Buwono X, pesanggrahan Pracimoharjo dikembangkan menjadi lebih artistik dan mewah, lengkap dengan pendapa, pringgitan, taman bahkan air mancur.
"Pada masa – masa penjajahan, pernah dijadikan sebagai markas PETA pimpinan Slamet Riyadi," kata Surojo, penggiat sejarah Boyolali.
Keberadaan Pesanggrahan Pracimoharjo menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, hal ini terlihat dari tradisi dan pengaruh budaya Keraton Surakarta masih terasa pengaruhnya.
Baca Juga: Kisah Pakubuwono VI Ditembak Belanda dan Penyelamatan Permaisuri di Ndalem Kemasan
"Namun sayang karena diperkirakan akan diduduki Belanda maka pada bulan Desember 1949 Pesanggrahan Pracimoharjo ini dibumihanguskan oleh Letkol Slamet Riyadi,"ucapnya.
Pesanggrahan ini juga sebagai saksi bisu peristiwa upaya penculikan Sutan Syahrir terhadap pemerintahan RI yang sah. Ini terlihat dengan munculnya gejala perpecahan antara pemerintahan pusat dan daerah mulai tampak, ,sehingga diambil beberapa langkah antisipasi. Langkah itu antara lain memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta.
"Pertentangan semakin meluas dengan sikap Perdana Menteri Sutan Syahrir yang cenderung lunak terhadap Belanda yakni cara diplomasi, padahal Belanda bersikukuh menginginkan RI bagian kerajaan Belanda,"ungkapnya.
Sementara kelompok Persatuan Perjuangan melalui BP KNIP berupaya menyudutkan Sutan Syahrir agar mundur dari jabatannya. BP KNIP akhirnya mengeluarkan resolusi non diplomasi sebagai jawaban atas sikap Belanda.
Melihat hal ini Sutan Syahrir mengajukan surat pengunduran diri kepada presiden Soekarno karena merasa BP KNIP tidak sependapat dengan cara yang dilakukan Syahrir terhadap Belanda.
Mundurnya Syahrir justru menimbulkan polarisasi kekuatan dikalangan BP KNIP ,sebagian mendukung Soekarno-Hatta ,sebagian lagi menjadi kelompok oposisi yang dipelopori oleh pendukung Tan Malaka ( Persatuan Perjuangan ).
Namun akhirnya sebagian besar anggota BP KNIP mendukung keputusan pemerintah yakni menghadapi Belanda dengan cara diplomasi dibandingkan pertempuran.
Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet baru dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri lagi dengan tidak mengikutkan sertakan kelompok Persatuan Perjuangan.
Hal inilah yang menimbulkan reaksi dikalangan Persatuan Perjuangan, sikap yang menentang kubu pemerintah semakin mencuat dengan kritikan kritikan yang ditujukan pada Sutan Syahrir.
Persatuan Perjuangan kelompok Tan Malaka ini pada tanggal 15 Maret 1946 berusaha menggalang kekuatan politik dengan organisasi organisasi lain termasuk militer dengan menggelar rapat akbar di Madiun. ( Subadio Sastroutomo, 1987 : 242 )
Sehingga ada anggapan bahwa jendral Sudirman Simpati pada kelompok Tan Malaka. Pertentangan jendral Sudirman dengan Sutan Syarir diawali dari pernyataan Syahrir mengenai kolaborator Jepang yang ditulisnya dalam buku "Perjuangan Kita."
Sudirman tersinggung karena pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang dipimpinnya merupakan bentukan Jepang (Malik, 1978: 155).
Perbedaan haluan antara Persatuan Perjuangan yang semakin meruncing memaksa Pemerintahan Soekarno-Hatta untuk menangkap dan menahan Tan Malaka dan kawan kawan.
Sementara itu pimpinan tentara Jendral Sudirman tidak menyetujui aksi pemerintah menangkap orang orang karena dianggap pernah berjasa pada militer. ( SI Poeradisastra, 2004 : 61 ).
Beberapa partai yang menyokong Persatuan Perjuangan seperti Masyumi, PBI dan BBI sepakat untuk tetap menentang pemerintah, bahkan mereka menggelar sebuah upaya untuk menjatuhkan Syahrir dan kabinetnya. ( Yuanda Zara, 2009: 107 ).
Penangkapan Tan Malaka dan tokoh tokoh Persatuan Perjuangan memantik reaksi keras dari pendukungnya, lagi pula mereka juga mendengar langsung perkembangan diplomasi pemerintah yang menurut mereka amat mengecewakan.
Akumulasi dari ketidakpuasan yang demikian besar ini meledak berujung pada peristiwa penculikan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan pejabat pemerintah lainnya tengah malam yakni tanggal 25 Juni 1946.
Setelah PM Sjahrir beserta rombongannya melakukan kunjungan ke Jawa Timur dan menginap di Solo selama satu malam, karena pada hari berikutnya hendak melakukan perjalanan ke Yogyakarta, untuk sidang kabinet yang membahas masalah usul balasan dan dan masalah kabinet koalisi.( Yuanda 2009: 171).
Rombongan Sutan Syahrir menginap di gedung Javache Bank dekat Gladag, dengan penjagaan dari Polisi Militer.
Upaya penculikan Sjahrir digalang oleh Mayor Abdul K Yusuf, ia mengajak kolonel Sutarto komandan Divisi IV yang kemudian menerima ajakan Yusuf, Karena melihat Yusuf membawa perintah tertulis penangkapan PM Sjahrir dari Mayor Jendral Sudarsono.
Kemudian Sutarto memberi perintah kepada kawannya Sastrolawe, Komandan Batalyon di Tawangmangu, PT Solo dan lainnya untuk menangkap Syahrir.
Penangkapan ini juga mendapatkan persetujuan dari Domopranoto kepala kepolisian Surakarta. Sekitar jam satu malam Yusuf membawa pasukannya langsung masuk ke gedung Javache Bank dan menuju kamar tidur Sutan
Sjahrir, tanpa tekanan dan paksaan Sjahrir dibawa layaknya seseorang yang tidak diculik dikawal beserta rombongannya seperti Darmawan Mangunkusumo menteri kemakmuran dan sekretaris kabinet Mr. Sumitro, kemudian dipaksa oleh Yusuf masuk ke mobil yang telah disediakan kemudian membawanya kepesanggarahan milik Pakoeboewono X yang bernama Pracimoharjo terletak di desa Paras Kecamatan Cepogo kabupaten Boyolali (penuturan Soemohardjo) , jaraknya sekitar 35 Km dari kota Solo.
Mayor Soekarto selaku komandan Batalion di Boyolali menjadi pengawas tahanan ( SI Paradisastra 2004 : 24 ) .
Penculikan sengaja dilakukakan bersamaan Syahrir berada di Surakarta, karena oleh kaum oposisi Surakarta dijadikan basis dalam menggoyang pemerintahan Syahrir di Yogyakarta. (Julianto Ibrahih, 1988 : 48 ).
Di samping iru pula kelompok oposisi memanfaatkan situasi politik yang tidak menentu di Surakarta, ternyata Tan Malaka tidak hanya anti imperialis tetapi anti feodal sehingga tidak mengharapkan keraton Surakarta hidup lebih lama lagi. (Yuanda Zara, 2009 : 168 ).
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
