3 Fakta Dualisme Partai Berkarya, Perlawanan Pangeran Cendana hingga Munaslub Dipercepat
PARTAI Berkarya (Beringin Karya) merupakan sebuah partai politik yang didirikan Hutomo Mandala Putra, alias Tommy Soeharto pada Juli 2016. Sejak 2019, partai tersebut mengalami keretakan di dalamnya, lantaran banyak kader yang tidak puas dengan kepemimpinan Tommy. Hal itu lantas melahirkan dualisme di dalam partai. Berikut adalah fakta dualisme Partai Berkarya yang dirangkum tim Litbang MPI.
(Baca juga: Siap-siap! Fenomena Hari Tanpa Bayangan Terjadi Siang Ini, Simak Cara Melihat dan Lokasinya)
1. Ketidakpuasan Para Kader
Pecahnya kubu dalam tubuh partai Berkarya diindikasikan akibat tidak puasnya para kader atas kepemimpinan Tommy Soeharto. Mengutip berbagai sumber, Tommy dinilai tidak mampu memboyong partainya meraih ambang batas parlemen dalam Pemilu 2019. Sebagai Ketum, Tommy juga tidak pernah memberikan evaluasi di partai Berkarya.
(Baca juga: Dramatis! Serangan Kilat Pasukan Raider Bikin KKB Teroris Berhamburan ke Jurang)
2. Munaslub Dipercepat
Kader partai Berkarya meminta Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) dipercepat. Akhirnya, Munaslub digelar pada 11 Juli 2020. Melansir Sindonews, saat itu Munaslub menetapkan Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR sebagai Ketua Umum Berkarya, dalam masa jabatan 2020 – 2025. Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) ditempati oleh Badaruddin Andi Picunang. Pada Munaslub ini, Bacharudin menyatakan jika tidak ada perpecahan kubu di tubuh Berkarya.
Sebelum Munaslub digelar, rapat pleno DPP partai Berkarya digelar pada 8 Juli 2020. Dalam rapat yang dipimpin Ketum partai, Tommy Soeharto itu memutuskan jika pihak yang terlibat dalam Munaslub akan dipecat. Dirinya juga menyayangkan jika Munaslub harus digelar dalam menanggapi kondisi yang ada.
Akan tetapi, keputusan dan pernyataan Tommy sepertinya tidak ditanggapi. Munaslub tetap digelar, 3 hari setelahnya.
3. Tuntutan Tommy Soeharto
Partai Berkarya versi Muchdi PR mengaku telah mendapat SK (Surat Keputusan) dari Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan susunan kepengurusan baru partai Berkarya, pada 6 Agustus 2020. Mengetahui hal tersebut, Tommy mengajukan gugatan tentang keputusan tersebut.
