2 Mantan Kades Pakai Dana Desa untuk Bayar Utang Pilkades Ratusan Juta

Era Neizma Wedya, iNews · Senin 13 September 2021 20:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 13 610 2470765 2-mantan-kades-pakai-dana-desa-untuk-bayar-utang-pilkades-ratusan-juta-OOwo0ze1HC.jpg 2 Mantan Kades ditangkap polisi karena korupsi dana desa (Foto : MPI/Era)

MUBA - Sebanyak dua mantan kepala desa (Kades) di Kabupaten Muba, Sumsel, ditangkap polisi atas kasus korupsi dana desa. Uang tersebut diketahui digunakan mereka untuk membayar utang saat Pilkades.

Kapolres Muba, AKBP Alamsyah Pelupessy, didampingi Kasat Reskrim, AKP Ali Rojikin, mengatakan keduanya yakni Bayumi (44), mantan Kades Tanjung Keputran, dan Hermanto (47), mantan Kades Madya Mulya.

"Bayumi menjabat periode 2010-2016 dan Hermanto menjabat pada 2006-2012," katanya, Senin (13/9/2021).

Keduanya ditahan setelah penyidikan atas hasil audit terkait rincian dana desa keluar. Dimana diketahui ada beberapa pengeluaran fiktir dan tidak sesuai dengan anggaran.

Adapun perkara yang menjerat Bayumi pada tahun 2014, saat itu sebagai Kades Tanjung Keputran mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 854,61 juta. Namun berdasarkan hasil audit dan penyelidikan ditemukan bukti-bukti penggunaan kegiatan fiktif. "Dari hasil audit ditemukan kerugian negara mencapai Rp413,85 juta," katanya.

Berdasarkan pengakuan Bayumi, uang karupsi itu dipergunakannya untuk membayar sejumlah utang saat mencalonkan diri dalam Pilkades. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga : Anggota Babinsa Selamatkan Nyawa Warga yang Tertimbun Longsor

Sementara Hermanto, mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp100 juta. Hanya saja, dari hasil audit diketahui sebagian besar kegiatan dan pembangunan tidak dilaksanakan dan ia juga memalsukan sejumlah dokumen. "Perbuatan Hermanto menyebabkan negara mengalami kerugian Rp74,13 juta. Uang itu pun digunakannya untuk kehidupan sehari-hari," katanya.

Bayumi dan Hermanto pun akan dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 lebih subsider pasal 9 jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp250 juta," katanya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini