DPR Minta Pemerintah Matangkan Strategi EBT agar Tak Bebani APBN
BACA JUGA: Regulasi EBT Jangan Hanya Fokus pada Kepentingan Bisnis Semata
Selain anggota DPR, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor juga menyoroti regulasi di sektor migas yang akan segera disahkan. Dirinya mengamati mekanisme kerja sama jual-beli listrik.
“Kerja sama PLN dengan swasta sah saja dilakukan, tetapi harus memastikan bahwa prinsip penguasaan negara harus berlaku,” tuturnya.
Kondisi saat ini menurutnya, menunjukkan bahwa negara tidak dalam posisi punya fleksibilitas, kecuali harus menanggung semua risiko yang terjadi dengan kompensasi dari APBN.
Dimana nantinya, PLN diwajibkan mengambil seluruh pasokan listrik terkontrak atau membayar denda bila tidak mengambil sesuai dengan volume terkontrak dengan skema take or pay (TOP).
Sebab dengan adanya skema penalti berupa TOP tersebut, nantinya mau tidak mau PLN harus tetap membeli listrik dari para pengembang listrik swasta tersebut.
