Share

DPR Minta Pemerintah Matangkan Strategi EBT agar Tak Bebani APBN

Fitria Dwi Astuti , Okezone · Selasa 28 September 2021 13:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 28 1 2478032 dpr-minta-pemerintah-matangkan-strategi-ebt-agar-tak-bebani-apbn-O63C1mBh1y.jpg Foto: Dok Okezone

JAKARTA—Pemerintah kini tengah memperkuat regulasi terkait pengembangan EBT yang ditargetkan rampung dan disahkan sebelum akhir tahun ini. Namun Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai perlu memperjelas kewajiban pembelian dan kompensasi listrik.

Berdasarkan rumusan RUU EBT terkini, masih terdapat poin kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara untuk membeli listrik dari energi terbarukan. Strategi pengembangan EBT perlu diperhatikan dan diatur ulang, supaya tidak membebani PT PLN (Persero), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Anwar Idris meminta keseriusan serta menyarankan pemerintah untuk mematangkan strategi terkait masalah investasi pembangunan pembangkit listrik EBT yang kurang bersaing dengan pembangkit energi fosil.

"Salah satu insentif EBT yang diberikan dalam bentuk kompensasi dari pemerintah kepada produsen listrik. Di sisi lain, insentif ini perlu dilakukan hati-hati karena biayanya akan membebani anggaran negara," ujarnya, pada Jumat (24/9/2021).

Pria berusia 65 tahun itu kemudian menegaskan, harga EBT yang lebih mahal dibandingkan dengan fosil, bisa menyebabkan produsen listrik memerlukan insentif dari pemerintah.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan di tengah upaya mendorong transisi energi dalam proses peralihan EBT harus berjalan mulus dan tidak bisa serta merta melupakan kontribusi energi fosil yang masih sangat berperan hingga saat ini.

 BACA JUGA: Regulasi EBT Jangan Hanya Fokus pada Kepentingan Bisnis Semata 

Selain anggota DPR, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor juga menyoroti regulasi di sektor migas yang akan segera disahkan. Dirinya mengamati mekanisme kerja sama jual-beli listrik.

“Kerja sama PLN dengan swasta sah saja dilakukan, tetapi harus memastikan bahwa prinsip penguasaan negara harus berlaku,” tuturnya.

Kondisi saat ini menurutnya, menunjukkan bahwa negara tidak dalam posisi punya fleksibilitas, kecuali harus menanggung semua risiko yang terjadi dengan kompensasi dari APBN.

Dimana nantinya, PLN diwajibkan mengambil seluruh pasokan listrik terkontrak atau membayar denda bila tidak mengambil sesuai dengan volume terkontrak dengan skema take or pay (TOP).

Sebab dengan adanya skema penalti berupa TOP tersebut, nantinya mau tidak mau PLN harus tetap membeli listrik dari para pengembang listrik swasta tersebut.

Mukhtasor menambahkan, faktanya PLN sedang dihadapkan dengan kondisi kelebihan pasokan. Hal ini mengharuskan BUMN tersebut bekerja keras mencari permintaan baru demi menyerap listrik.

Daya mampu listrik PLN tercatat mencapai 57 gigawatt (GW) dengan daya mampu 39 GW. Itu artinya ada pasokan cadangan daya hingga 31 persen.

"Beban tanggungan ini sangat berat dan akan semakin berat ketika RUU EBT memilih strategi yang salah, misalnya memahalkan harga listrik energi terbarukan ketika tren harga produksi semakin murah, seperti PLTS di dunia saat ini," ujarnya.

Dia melanjutkan, tak hanya persoalan juga semakin rumit ketika RUU EBT membuka ruang bahwa PLN dapat diwajibkan membeli listrik energi terbarukan dari swasta atau asing, padahal kondisi pasokan listrik sedang berlebih.

CM

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

(yao)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini