Pemerintah Desa Diminta Jamin Keterbukaan Informasi bagi Warga
JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pemerintah desa harus menjamin keterbukaan informasi bagi setiap warga desa, karena prinsip keterbukaan ini menjamin hak warga desa untuk aktif mengontrol jalannya pembangunan desa.
"Keterbukaan informasi merupakan prinsip dasar 'clean and good governance'. Keterbukaan informasi menjadi kontrol terhadap pemerintah agar dalam menjalankan pemerintahan tidak keluar dari rel menuju tujuan yang ditetapkan," ujar Halim saat menghadiri Right To Know Day yang digelar Komisi Informasi, di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (28/9/2021).
Baca Juga: BPIP Tegaskan Keberadaan Desa Semakin Penting di Masa Depan
Kegiatan yang merupakan rangkaian apresiasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada 10 desa terbaik se-Indonesia itu dihadiri Ketua Komisi Informasi Gede Narayana dan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.
Lebih lanjut, Halim mengatakan perlu kolaborasi banyak pihak, termasuk partisipasi aktif warga, dalam pembangunan desa. Untuk itu, diperlukan keterbukaan pemerintah, termasuk pemerintah desa, terkait kebutuhan pembangunan, aktivitas pembangunan, dan hasil pembangunan.
"Dengan keterbukaan, melalui responsibilitas perangkat desa, saya meyakini 74.961 desa di Indonesia akan mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemajuan," katanya.
Gus Menteri, sapaan akrabnya, menegaskan prinsip keterbukaan informasi juga dilakukan di level Kemendes PDTT. Untuk menjamin keterbukaan informasi tersebut, Kemendes PDTT menyediakan call center yang melayani kebutuhan masyarakat, baik melalui surat, email maupun telepon langsung.
Pengaduan diolah melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pengaduan Terpadu atau Sipemandu (sipemandu.kemendesa.go.id) yang merangkum seluruh aduan warga. "Sipemandu telah meraih juara nasional 'Pendorong Perubahan Terbaik' pada Kompetensi SPAN LAPOR KemenPAN-RB," katanya pula.
Baca Juga: Mayoritas Kepala Desa Lulusan SMA, Mendagri Genjot Pembinaan Tata Kelola
