Kemendagri Minta Daerah Percepat Penegasan Batas Desa
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya dapat dilakukan pada desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri dengan peserta perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
“Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatkan administrasinya,” katanya.
Ia menegaskan, penegasan batas desa sangat penting karena selama ini sejumlah persoalan batas wilayah telah memicu konflik fisik. Dengan demikian, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan.
Selain itu, batas desa juga berpengaruh terhadap besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan pemanfaatan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya.
