JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta sejumlah daerah untuk memperkuat tata kelola inovasi daerah dan memperluas penerapannya ke berbagai sektor pelayanan publik. Pasalnya, penyebaran inovasi daerah di Indonesia saat ini belum merata.
"Urusan kesehatan dan pendidikan masih menjadi yang paling banyak mendominasi perkembangan inovasi di Provinsi Kalimantan Utara,’’ ujar Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P Tendean, saat Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Kalimantan Utara secara daring, Senin, (10/11/2025).
‘’Ini merupakan hal baik, tetapi ke depan perlu diperluas ke berbagai sektor lainnya secara berimbang," sambung Noudy.
Berdasarkan hasil pemantauan BSKDN, sebagian besar inovasi masih terpusat di wilayah barat seperti Pulau Jawa dan Sumatra, sementara wilayah timur termasuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua masih menghadapi tantangan dalam pengembangan inovasi.
“Kondisi ini tentunya memberikan signal bagi kita untuk seluruh komponen bangsa di wilayah timur Indonesia untuk menggerakan inovasi sehingga ke depan akan memberikan perkembangan yang signifikan," tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas tata kelola inovasi tidak hanya bergantung pada kemampuan menciptakan inovasi baru, tetapi juga pada kemampuan untuk mereplikasi inovasi yang telah terbukti berhasil di daerah lain.
Dia menegaskan pentingnya penerapan prinsip one agency one innovation agar seluruh perangkat daerah turut berperan aktif dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan efisien.