Massa Blokir Akses Jalan dengan Ekskavator di Balikpapan

Mukmin Azis, iNews · Kamis 14 Oktober 2021 11:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 14 340 2486115 massa-blokir-akses-jalan-dengan-ekskavator-di-balikpapan-7czbbNerol.jpg Massa blokir jalan/ MNC Media

BALIKPAPAN – Puluhan warga terpaksa memblokir akses Jalan Jembatan Pulau Balang, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi menutup jalan dengan ekskavator ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah lantaran janji ganti lahan tak kunjung dipenuhi.

(Baca juga: Ratusan Warga Blokir Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Malam Ini)

Padahal sekitar 15 tahun yang lalu, sebelum diputuskan untuk membangun jembatan penghubung Pulau Balang, Pemerintah Kota Balikpapan setuju menukar guling lahan warga.

Namun hingga kini tak ada kepastian dan kejelasan mengenai penggantian lahan. Hingga kini pihak pemerintah daerah belum memberikan uang pengganti lahan kepada warga.

“Memang ada yang telah diberikan uang pengganti lahan. Tetapi di lapangan, pemilik lahan bernama Gody ternyata menerima penggantian lahan tidak semestinya. Ia hanya menerima penggantian lahan seluas 10 ribu meter persegi dari semestinya 14 ribu meter persegi dijanjikan pemda,” Farida Sulistyani, selaku kuasa hukum Gody di lokasi.

(Baca juga: Viral, Warga Blokir Jalan di Tangerang dengan Bakar Batang Pohon)

“Ketika Pak Gody akan mensertifikatkan lahan 14 ribu meter persegi sesuai IMTN yang diberikan, malah hanya 10 ribu meter persegi. Ini sudah menciut luasnya,” sambungnya.

Farida menjelaskan, sebelumnya Pemda memanggil Gody, pemilik lahan seluas 33 ribu meter persegi di Jalan Pendekat yang saat itu lahannya masih terbengkalai dan baru direncanakan akan dibuat untuk kawasan industri. Pemkot Balikpapan meminta kepada Gody agar sebagian lahannya dibuatkan jalan untuk mobil peti kemas.

Mereka beralasan, jika lahan yang mereka punya berdekatan dengan pinggir sungai dan tentu membahayakan mobil angkutan berat tersebut.

Sebagai gantinya, lahan milik pemerintah akan diberikan kepada Gody. Tetapi permasalahan ini justru berlarut hingga bertahun-tahun dan lahan yang diberikan jauh dari perjanjian. Selain itu, izin prinsip yang juga sebelumnya dijanjikan akan dipermudah ternyata tidak sesuai.

“Padahal sebelumnya ada pembicaraan secara musyawarah, akan dipermudah tapi kemudian dua tahun tidak diperpanjang,” tuturnya.

Farida menegaskan, jika persoalan lahan ini tak menemukan titik terang, maka aksi penutupan akses tersebut akan terus berlangsung.

“Kami juga bukan langsung melakukan penutupan seperti ini. kami sudah berupaya memberitahu tapi tak ada tanggapan dan inilah langkah terakhir kami,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini