Junta Myanmar Tuding Utusan PBB Bias dan Campur Tangan

Antara, · Selasa 26 Oktober 2021 10:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 26 18 2491767 junta-myanmar-tuding-utusan-pbb-bias-dan-campur-tangan-D1v8oLpsa4.jpg Junta militer Myanmar (Foto: Antara/Reuters)

YANGON - Junta militer dalam tanggapan terkini terhadap respons komunitas internasional mengatakan laporan mengenai Myanmar dari dua utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya, membuat tudingan luar biasa dan menyalahi kedaulatan negara.

Kementerian luar negeri junta mengatakan laporan dan pernyataan baru-baru ini oleh utusan khusus Christine Schraner Burgener dan pelapor khusus Tom Andrews jauh dari kenyataan dan mencerminkan jika PBB bias.

"Myanmar tidak dapat menerima motif organisasi itu menargetkan sebuah negara dan memanfaatkan HAM sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal," kata kementerian melalui bantahan pada Minggu (24/10) malam.

Baca juga: Junta Myanmar Setujui Gencatan Senjata untuk Distribusi Bantuan

Junta mengatakan utusan itu menggunakan jumlah kematian yang tidak dapat dipercaya, membuat tudingan tanpa penjelasan spesifik dan 'memuluskan' kekerasan yang dilakukan lawan-lawan mereka.

Burgener tidak menyebutkan bahwa kecurangan pemilu menjadi alasan militer harus merebut kekuasaan. Burgener, yang mundur setelah tiga tahun menjabat, pekan lalu mengatakan militer "tidak berminat" untuk kompromi atau dialog dan peluang komunitas internasional untuk membawa Myanmar kembali ke jalan yang benar kecil.

Baca juga: Junta Myanmar Setujui Gencatan Senjata untuk Distribusi Bantuan

Junta dalam pernyataan terbarunya menjelaskan pPidato Andrews pada Jumat (22/10), yang menduga adanya penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan pembersihan warga sipil besar-besaran, didasarkan pada desas desus sumber yang tidak terverifikasi.

"Dalam laporannya nampak bahwa pelapor khusus membawa rumor yang tidak berdasar ke simpulan yang kilat dan berisiko," terang junta.

Junta menempuh pola yang kian defensif saat tekanan internasional meningkat, termasuk dari ASEAN, blok yang sudah lama dituduh mempunyai garis lemah terhadap pemerintah militer Myanmar.

Keputusan ASEAN yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 15 Oktober untuk mengecualikan pimpinan junta Min Aung Hlaing dari KTT pekan ini menuai amarah dari militer, yang melancarkan serangan balik pada Jumat (22/10). Junta menuding pengecualian itu melanggar norma konsensus dan non-intervensi.

Aksi protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari, dengan militer dituding melakukan tindakan sadis dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil meski junta menyalahkan kekacauan pada "teroris" yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini