Pandemi Covid-19 Tak Boleh Lunturkan Kewajiban DPRD DKI Serap Aspirasi Warga
JAKARTA - Pandemi Covid-19 seharusnya tak melunturkan kewajiban DPRD kepada masyarakat melaui kegiatan reses. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan reses merupakan agenda anggota DPRD di luar persidangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam rangka mengetahui segala permasalahan yang dihadapi saat ini.
"Walaupun wabah Covid-19 masih mengancam termasuk varian omicron, sudah seharusnya tak melunturkan kewajiban kami, sehingga saya turun ke warga untuk melihat kondisi langsung di lapangan dalam menyerap aspirasi serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dialami, sekaligus silaturahmi," kata Kent dalam keterangan di Jakarta, Minggu 6 Februari 2022.
Dengan reses, Kenneth menyebut dirinya jadi memahami banyak warga yang tengah mengalami kesulitan baik yang sudah terjadi bertahun-tahun, dan juga mengalami kesulitan akibat masa pandemi Covid-19.
"Kita harus yakin dan bekerjasama untuk melawan dan menuntaskan Covid-19 ini, agar kita cepat bangkit dan kehidupan kita bisa segera pulih," ucap Kent.
Salah satu contoh tindak lanjut reses yang dilakukan Kent, ialah menindak lanjuti permasalahan di Jalan Sayur Asem, RT 02 RW 06, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan yakni kurangnya lampu jalan, jalan belum di aspal dan kurangnya saluran air.
"Saat di Joglo saya temukan beberapa permasalahan seperti tak ada lampu jalan, jalan lingkungan yang belum diaspal serta, kurangnya saluran air yang sering mengakibatkan banjir di wilayah ini. Saya langsung meminta ke Bina Marga Jakarta Barat untuk segera mengerjakan pemasangan lampu jalan, dan pengaspalan jalan di lingkungan ini, serta untuk saluran air saya meminta kepada Sumber Daya Air Jakarta Barat untuk bisa segera mengerjakan saluran air di titik-titik yang ditunjuk," tutur Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Selain itu, ia juga membantu sekolah PAUD dan Bimbel yang kekurangan peralatan alat tulis di Jalan Manunggal, RT 004 RW 01, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
"Berdasarkan pengelola PAUD mereka sudah beberapa kali meminta bantuan ke Pemda DKI tetapi tidak pernah terakomodir, dikarenakan sekolah yang di kelola beliau tidak mempunyai surat-surat yang lengkap, jadi tidak bisa menerima bantuan. Rata-rata masyarakat yang tinggal di wilayah ini menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini, oleh karena itu Saya menyisihkan sedikit dari gaji bulanan untuk membantu sekolah ini, supaya bisa lebih maksimal lagi dalam melayani murid-murid bersekolah," ujarnya.
