Presiden Jokowi Minta Institusi Penegak Hukum di Papua Harus Optimal
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada institusi penegak hukum untuk menormalkan kondisi di Papua, pasca-penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) beberapa waktu terakhir.
Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan terus mengoptimalkan kinerja institusi-institusi yang ada di Papua untuk meningkatkan stabilitas keamanan.
"Itu yang sudah digariskan Presiden, normalkan itu Papua. Papua harus dilihat dalam kondisi normal, karena kalau dianggap tidak normal malah jadi tidak produktif," kata Mahfud MD, Senin (7/3/2022).
BACA JUGA:8 Pekerja Tewas Ditembak KKB, Menko Polhukam: Presiden Minta Papua Dinormalkan
"Bagaimana kita mengefektifkan institusi-institusi ini agar tidak ada dramatisir atau dramatisasi berita," kata sambungnya.
Ia pun memberikan contoh, misalkan terkait perampasan senjata api terkait kasus kriminalitas di Papua tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya yang memiliki kerawanan kamtibmas.
BACA JUGA:Jeritan Korban Serangan KKB Papua: Kawan Saya Mati Semua
"Kita misalkan mau rampas senjata itu cuman dapat 111 dalam setahun misalnya. Tapi kalau di tempat lainnya yang normal seperti di Maluku dan Jakarta itu ribuan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, ada sebanyak delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022).
Setelah membantai 8 pekerja yang tengah mengerjakan tower PTT, di hari yang sama KKB juga menyerang salah satu prajurit Satgas Kodim Yonif R 408/SBH hingga terluka.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
