China Disebut Sewa Vlogger untuk Tutupi Isu Muslim Uighur di Xinjiang
ISU pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi Xinjiang, China terhadap etnis Uighur terus menjadi polemik publik di dunia hingga saat ini.
(Baca juga: Kesaksian Eks Tahanan: Wanita Uighur Diperkosa Secara Sistemik di Kamp Xinjiang)
Belum lama ini, muncul sejumlah video dari beberapa vlogger dunia yang menceritakan kisah terbalik, dimana mereka menampilkan cerita kehidupan nyaman Muslim Uighur di China.
Dilansir Radio Free Asia (RFA), Rabu (11/5/2022) China telah meminta beberapa wajah baru dalam penolakannya terhadap tuduhan melakukan genosida terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Influencer media sosial asing muda memproduksi video pendek yang menunjukkan minoritas bahagia disana.
(Baca juga: Minimnya Respons Negara Muslim Terhadap Penindasan Etnis Uighur)
Dalam tulisannya di Radio Free Asia (RFA), dua pengamat sosial Xinjiang, Bahram Sintash dan Nuriman Abdureshid, mengatakan bahwa Otoritas Tiongkok telah merogoh kocek yang sangat besar untuk membayar Vlogger asing sebagai alat campaign untuk menghapus stigma buruk terhadap China.
Video-video itu menunjukkan para wisatawan asing mewawancarai orang-orang di pabrik-pabrik di Xinjiang, dengan keterangan seperti "Teman-teman, itu bohong bahwa ada genosida terhadap Uighur." "Semuanya normal di sini," dan "Apakah ada satu bukti bahwa ada lebih dari 1 juta orang di kamp konsentrasi?"
Dalam laporannya, dia menjelaskan, bahwa para vlogger tersebut diminta untuk memproduksi konten bagi audiens dengan target pemberitaan positif terkait budaya China, hubungan diplomatik positif antara China dan AS, dan berita terkait konsulat jenderal.
Sementara itu, seorang Youtuber yang sebelumnya tinggal di Xinjiang, Winaton Sterzel mengungkap fakta jika outlet media milik negara dan pemerintah daerah, telah mengatur kampanye pro-China dengan membayar vlogger untuk melakukan perjalanan, menurut dokumen yang diposting online dan produsen video yang akrab dengan sistem tersebut.
"Apa yang terjadi adalah Anda akan memiliki media pemerintah seperti CGTN atau CRI atau iChongqing atau sejumlah organisasi yang dijalankan oleh pemerintah China, yang merupakan pemerintah China,”ujarnya.
“Yang mereka lakukan adalah membayar biaya penerbangan, membayar akomodasi, mengatur perjalanan, dan berhubungan dengan pembuat konten dan mengundang mereka untuk melakukan perjalanan ini," kata YouTuber Winston Sterzel, yang tinggal di Xinjiang, dikutip oleh sang dua penulis kolom di RFA.
Sterzel mengatakan, para pengawal dari China bekerja sebagai penerjemah atau penengah masalah yang selalu hadir untuk memastikan pembuat konten itu mengikuti skrip.
Vloggers, yang memposting video pendek di situs web pribadi atau akun media sosial mereka di platform seperti YouTube, mengatakan bahwa pejabat pemerintah daerah mengatur perjalanan dan pencatatan mereka selama perjalanan yang mereka sewa untuk membuat video yang menempatkan China dalam sorotan yang baik, kata Bahram dan Nuriman .
"Mereka mengatur perjalanan kami, dan mereka membayar penginapan dan makanan kami," kata Lee Barrett, YouTuber lainnnya dalam video yang direkamnya,” ucapnya.
Pada musim gugur 2021, pemerintah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) memulai inisiatif untuk memobilisasi mahasiswa asing di China untuk memuji "kebijakan Xinjiang."
Menurut kedua penulis tersebut di RFA mengutip sebuah artikel di Harian Xinjiang, upaya itu adalah bagian dari rencana pemerintah pusat yang lebih besar untuk menggambarkan etnis minoritas di Xinjiang sebagai orang yang bahagia dan puas.
Bertajuk "Orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang hidup bahagia dan gembira," laporan tersebut mengutip serangkaian surat yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping, di mana ia meminta mahasiswa asing pada Juli 2021 untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ‘China yang sebenarnya’, sehingga pengetahuan mereka akan menginspirasi orang lain untuk ‘memahami negara itu’.
Kemudian Bahram dan Nuriman menjelaskan bahwa pemerintah XUAR pada Oktober 2021 mensponsori perjalanan ke Xinjiang untuk siswa dari 16 negara, termasuk Bangladesh, Afghanistan, Burundi, Uganda, Rusia, Pakistan, Korea, Mongolia, Sri Lanka, AS, dan Inggris.
Sementara itu, sejak awal 2018, pihak berwenang telah mencegah sebagian besar jurnalis internasional memasuki Xinjiang dan memaksa orang asing yang tinggal di wilayah tersebut untuk pergi.
(Fahmi Firdaus )
