nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Minimnya Respons Negara Muslim Terhadap Penindasan Etnis Uighur

Indi Safitri , Jurnalis · Kamis 20 Desember 2018 19:22 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 20 18 1994072 minimnya-respons-negara-muslim-terhadap-penindasan-etnis-uighur-jtHPyKLOrR.jpg Muslim Uighur (BBC)

JAKARTA – Pada Agustus lalu, panel hak asasi manusia PBB melaporkan adanya penahanan terhadap satu juta Muslim Uighur di Xinijiang, China. Laporan PBB menyebutkan bahwa para tahanan itu dipaksa masuk ke tempat yang menyerupai kamp pengasingan besar di Xinjiang.

Namun, beberapa bulan setelah laporan tersebut dirilis, belum ada upaya yang berhasil dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam membahas kasus ini, terutama dari negara-negara Muslim.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo mengatakan bahwa selama ini negara yang merespons kasus Muslim Uighur adalah negara-negara yang mengglobal, sedangkan negara dengan punya latar belakang Muslim tidak terlalu menunjukkan responsnya.

“Hal ini dikarenakan isu atas penahanan Muslim Uighur merupakan isu yang cukup sensitif dan membutuhkan spekulasi yang serius dalam penanganannya,” ujarnya pada acara ‘Diskusi Media Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur’ di Jakarta, Kamis (20/12/18).

Menurut Agung, stabilitas keamanan di Xinjiang sendiri harusnya bisa dijaga dengan baik tanpa adanya kasus seperti penahanan Muslim Uighur dan jika ada masalah harusnya bisa disikapi dengan cara-cara yang mengajarkan sisi kemanusiaan.

 

Kamp penahanan warga Uighur

Hal ini dikarenakan Xinjiang sendiri sebenarnya merupakan wilayah yang kaya. Menurut laporan Amnesti Internasional, Xinjiang kaya akan emas, minyak, dan gas sehingga turut berhubungan dengan keberhasilan China atas adanya pembangunan jalur sutra dan jalur niaga lainnya yang seharusnya dapat dijaga dengan baik tanpa adanya masalah kemanusiaan seperti masalah penahanan Muslim Uighur.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan Indonesia seharusnya memiliki peran yang signifikan atas hal ini karena hubungan Indonesia dan China yang berjalan cukup mulus sehingga Indonesia bisa membuka akses informasi kepada China atas apa yang terjadi pada Muslim Uighur di China.

Pihak Amnesty Internasional juga telah mengirim surat dan laporan ke Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi untuk meminta pemerintah Indonesia mendesak pemerintah China dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi Muslim Uighur di Xinjiang, serta menggarisbawahi kasus penahanan semena-mena yang terjadi secara paksa.

“Berita bahwa China melakukan diskriminasi terhadap Muslim Uighur sudah diberitakan diberbagai media internasional, sehingga hal tersebut tidak bisa dibantah lagi,” ujar Usman Hamid.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini