WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Joe Biden dan para pemimpin ASEAN telah setuju untuk menempatkan sebuah kursi kosong yang mewakili pemerintahan sipil Myanmar selama berlangsungnya KTT AS–ASEAN di mana Presiden Biden menjadi tuan rumah, demikian konfirmasi dari juru bicara Dewan Keamanan Nasional kepada VOA.
BACA JUGA:Â Santap Malam Bersama Biden, Jokowi : Kemitraan Sangat Penting di Tengah Ketidakpastian
Myanmar akan menjadi “bahan pembicaraan intensif” selama pertemuan tersebut dan kursi kosong itu mencerminkan "ketidakpuasan yang terjadi serta harapan kami bagi sebuah jalan ke depan yang lebih baik," demikian kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.
Pejabat pemerintahan Biden telah mengungkapkan kekecewaannya karena meskipun ASEAN mengadopsi rencana perdamaian yang disebut "Konsensus Lima Poin” tahun lalu, junta yang berkuasa masih meneruskan pelanggaran HAM di Myanmar.
BACA JUGA:Â Jokowi : Sejak 2019 ASEAN Memastikan Keberlangsungan Perdamaian
Amerika Serikat mendukung berbagai proposal termasuk upaya ASEAN untuk membuka jalur informal dengan pihak Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang terasingkan.
Rencana tersebut, yang diusulkan oleh Malaysia, segera dikecam oleh pihak junta yang berkuasa.
