Share

KPPU Naikan Status Jadi Penyelidikan di Kasus Minyak Goreng PT LBS

Erfan Erlin, iNews · Rabu 25 Mei 2022 17:57 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 25 510 2600274 kppu-naikan-status-jadi-penyelidikan-di-kasus-minyak-goreng-pt-lbs-pOAh0Gxq44.jpg Ilustrasi/ Doc: Okezone

YOGYAKARTA - Tim Investigasi Kantor Wilayah VII Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status penyidikan menjadi penyelidikan terhadap praktik tying agreement yang dilakukan oleh PT Lestari Berkah Sejati (PT LBS) dalam Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah VII KPPU, Kamal Barok mengungkapkan praktek tying agreement atau diperkenankan membeli dengan syarat menebus barang lain sebenarnya tidak diperkenankan alias dilarang.

Atas praktik ini KPPU telah memiliki satu alat bukti dugaan perilaku Tying Agreement yang dilakukan oleh distributor tersebut.

"Dugaan praktek ini telah kami laporkan kepada Pimpinan KPPU," tutur dia, Selasa (24/5/2022) dalam keterangannya.

Kamal menambahkan, rapat komisi KPPU telah memutuskan menaikkan status ke tahap Penyelidikan dan membentuk Satuan Tugas Penyelidikan Nomor 04-52/DH/KPPU.Lid.I/IV/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Perilaku Tying Agreement dalam Penjualan Minyak Goreng Curah oleh PT Lestari Berkah Sejati di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurutnya, dalam proses penegakan hukum terkait permasalahan lonjakan harga minyak goreng yang dilakukan KPPU sejak akhir tahun 2021, Tim Investigasi Kantor Wilayah VII KPPU menemukan adanya praktik Tying Agreement yang dilakukan oleh PT LBS dalam Penjualan Minyak Goreng Curah.

"Dalam prosesnya, Tim telah mengumpulkan Informasi dari masyarakat, media, surveillance dan pemeriksaan lapangan, serta mengundang beberapa pihak," ujarnya.

Informasi tersebut mereka kumpulkan guna memperoleh bahan dan keterangan terkait perilaku PT LBS yang mewajibkan kepada pembeli (konsumen) minyak goreng curah untuk membeli produk lain senilai minimal Rp400 ribu atau perbandingan 1:1 (satu jerigen minyak goreng curah : satu produk lain yang dijual PT LBS).

Peningkatan status penegakan hukum ini juga sebagai langkah peringatan keras oleh KPPU kepada pelaku usaha bahwa setelah dibuka kembali ijin ekspor minyak goreng jangan sampai ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dengan melakukan praktik tying dalam penjualan minyak goreng.

“Peningkatan status ke tahap Penyelidikan ini merupakan langkah serius KPPU sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penjualan minyak goreng di dalam negeri. Jika setelah dibuka ekspor minyak goreng ada pelaku usaha yang melakukan praktik tying maka KPPU akan langsung melakukan penegakan hukum” ucap Kamal.

Kamal menambahkan proses Penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang. Penyelidikan difokuskan pada pemenuhan unsur pasal yang dilanggar dan Tim Penyelidik telah mengirimkan Surat Panggilan serta Surat Permintaan Data dan Informasi kepada PT LBS.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini