Bakamla dan Australian Border Force Gelar Latihan Keamanan Maritim Ke-11
JAKARTA - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Australian Border Force (ABF) bersama perwakilan dari 21 negara tetangga menyelenggarakan kegiatan pelatihan bertajuk “11th Maritime Security Desktop Exercise (MSDE)”, di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Acara yang berlangsung selama 3 hari ini dilaksanakan secara daring dan luring, yang turut melibatkan negara anggota Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM). Selain Indonesia, peserta lainnya adalah Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Kamboja, India, Jepang, Republik Korea, Laos, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Turki , dan Vietnam.
Acara ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan kemampuan aparat keamanan maritim regional dalam memerangi berbagai insiden keamanan maritim sesuai hukum internasional yang berlaku.
Dalam sambutan pembukaan Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr Aan Kurnia yang diwakili oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla I Gusti Kompiang Aribawa, CHRMP, menyoroti berbagai ancaman maritim dan keamanan yang terjadi di kawasan, peningkatan perdagangan, dan bagaimana ketergantungan negara pada sumber daya laut mendorong timbulnya berbagai masalah di perairan regional.
“Kerja sama yang komprehensif dari semua negara pantai di kawasan sangat penting dalam menangani masalah ini”, kata Laksda Bakamla Kompiang, dalam keterangan yang diterima.
Wakil Kepala Misi Australia untuk Indonesia, Mr Steve Scott dan Wakil Komandan MBC Claire Rees berbicara pada upacara pembukaan, menyambut para peserta dan menegaskan kembali pentingnya kerja sama dalam upaya untuk melawan aktivitas kriminal dalam domain maritim, dan dalam pengelolaan sumber daya laut. Keduanya mendorong peserta untuk terlibat aktif dalam latihan, dan menggunakan kesempatan untuk membangun jaringan profesional.
Selama program, peserta akan bekerja melalui skenario operasional realistis yang dirancang untuk menantang pemikiran mereka. Mereka akan didorong untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan kolektif mereka untuk memecahkan masalah, sambil bekerja dalam kerangka hukum internasional yang mapan.
