Gandeng Perusahaan Indonesia, AS Berupaya Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dengan Praktik Bisnis Berkelanjutan
JAKARTA - Amerika Serikat (AS), melalui program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan dua perusahaan Indonesia untuk meningkatkan produksi komoditas dan rantai pasokan berkelanjutan, pengelolaan tata guna lahan, dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari praktik bisnis berkelanjutan.
BACA JUGA: Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim, Indonesia dan AS Tandatangani MoU Penggunaan Lahan Hutan
“Kegiatan dunia usaha dapat mendorong emisi gas rumah kaca. Namun, dunia usaha juga dapat berkontribusi memberikan solusi untuk mencegah, melakukan mitigasi, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar AS Jakarta, Rabu (28/6/2022).
Kedua perusahaan yang menandatangani MSP tersebut adalah PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dan PT. Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk.
Melalui SEGAR, USAID mendukung dua perusahaan tersebut untuk mengembangkan metode produksi komoditas yang lebih berkelanjutan termasuk di antaranya manajemen pencegahan kebakaran gambut dan lahan serta mitigasi konflik manusia-satwa liar.
BACA JUGA: AS dan Indonesia Rayakan Keberhasilan Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim dan Pelestarian Alam
“Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah kepentingan semua orang. USAID bangga dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan bersama dalam hal keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi untuk generasi mendatang,” tambah Cohen.
USAID melalui SEGAR juga bekerja sama dengan Accountability Framework Initiative (AFi), sebuah inisiatif yang mendukung dunia usaha untuk memperkuat prinsip dan praktik ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rantai pasokannya. Kemitraan ini akan memperluas dan memajukan kegiatan dalam menetapkan, melaksanakan dan memantau komitmen yang efektif terhadap deforestasi, pengurangan dampak konversi ekosistem dari hutan menjadi kawasan produksi, dan hak asasi manusia dalam rantai pasokan, termasuk di antaranya memastikan semua perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat serta hak-hak pekerja termasuk semua mitranya.
“Kerusakan keanekaragaman hayati merupakan salah satu dari risiko utama terbesar yang dapat mengancam iklim dan lingkungan pada sepuluh tahun ke depan (di samping cuaca ekstrem, kegagalan aksi iklim, dan bencana alam),” kata Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Nur Hygiawati Rahayu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan Implementing Agency dari USAID SEGAR.
“Sektor swasta dapat berkontribusi lebih aktif dalam ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan, di antaranya melalui program-program restorasi dan konservasi ekosistem yang relevan untuk menjaga stok karbon, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Acara ini menjadi wadah pemahaman bersama dan menginspirasi lebih banyak perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di masa mendatang."
(Rahman Asmardika)
