AS Minta Dewan HAM PBB Rilis Laporan Terbaru di Xinjiang
KOMISARIS Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, diminta Amerika Serikat untuk segera membuka laporan terkait kondisi di Xinjiang.
(Baca juga: China Berusaha Cegah Ketua Kantor HAM PBB Rilis Laporan Soal Uighur)
Kantor Berita Reuters melaporkan bahwa ada sebuah surat catatan yang ditulis oleh China yang menyatakan keprihatinan serius tentang laporan Xinjiang, yang diedarkan diantara misi diplomatik.
Catatan itu meminta negara-negara agar menandatanganinya untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap tujuan China, dalam hal ini meyakinkan Michelle Bachelet supaya menghentikan pembahasan kunjungannya ke China.
Departemen Luar Negeri AS di Washington mengatakan meskipun sering ada jaminan dari Kantor Komisaris Tinggi bahwa laporan itu akan dirilis dalam waktu singkat, itu tetap tidak tersedia.
“Kami meminta Komisaris Tinggi untuk merilis laporan tanpa penundaan. Dan kami sangat prihatin dengan upaya apa pun oleh Beijing untuk menekan rilis laporan itu," kata Juru Bicara Departemen Luar Megeri AS, dalam sebuah pernyataan melalui email, dikutip dari laman Radio Free Asia, Rabu (27/7/2022).
(Baca juga: Dokumen Kepolisian Ungkap Penahanan Massal Muslim Uighur di China, Termasuk Kebijakan Tembak di Tempat)
Michelle Bachelet yang mengunjungi Xinjiang pada Mei memberi tahu Dewan Hak Asasi Manusia pada September 2021 bahwa kantornya sedang menyelesaikan penilaiannya atas informasi tentang tuduhan pelanggaran hak. Tiga bulan kemudian, seorang juru bicara mengatakan laporan itu akan dikeluarkan dalam hitungan minggu, tetapi tidak dirilis.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan itu masih dalam tahap finalisasi dan Bachelet mengatakan akan dibebaskan sebelum dia meninggalkan kantor pada bulan Agustus atau September.
"Laporan sedang diselesaikan dan langkah terakhir sedang dilakukan sebelum rilis publik," tulis juru bicara itu dalam sebuah pernyataan.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebut langkah terakhir termasuk berbagi dengan negara anggota yang bersangkutan untuk komentarnya sebelum diterbitkan sesuai praktik standar.
“Laporan dibagikan untuk komentar dengan negara anggota yang bersangkutan. Kantor akan mencerminkan komentar yang bersifat faktual dalam versi final,” lanjut juru bicara tersebut.
