AS Minta Dewan HAM PBB Rilis Laporan Terbaru di Xinjiang
KOMISARIS Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, diminta Amerika Serikat untuk segera membuka laporan terkait kondisi di Xinjiang.
(Baca juga: China Berusaha Cegah Ketua Kantor HAM PBB Rilis Laporan Soal Uighur)
Kantor Berita Reuters melaporkan bahwa ada sebuah surat catatan yang ditulis oleh China yang menyatakan keprihatinan serius tentang laporan Xinjiang, yang diedarkan diantara misi diplomatik.
Catatan itu meminta negara-negara agar menandatanganinya untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap tujuan China, dalam hal ini meyakinkan Michelle Bachelet supaya menghentikan pembahasan kunjungannya ke China.
Departemen Luar Negeri AS di Washington mengatakan meskipun sering ada jaminan dari Kantor Komisaris Tinggi bahwa laporan itu akan dirilis dalam waktu singkat, itu tetap tidak tersedia.
“Kami meminta Komisaris Tinggi untuk merilis laporan tanpa penundaan. Dan kami sangat prihatin dengan upaya apa pun oleh Beijing untuk menekan rilis laporan itu," kata Juru Bicara Departemen Luar Megeri AS, dalam sebuah pernyataan melalui email, dikutip dari laman Radio Free Asia, Rabu (27/7/2022).
(Baca juga: Dokumen Kepolisian Ungkap Penahanan Massal Muslim Uighur di China, Termasuk Kebijakan Tembak di Tempat)
Michelle Bachelet yang mengunjungi Xinjiang pada Mei memberi tahu Dewan Hak Asasi Manusia pada September 2021 bahwa kantornya sedang menyelesaikan penilaiannya atas informasi tentang tuduhan pelanggaran hak. Tiga bulan kemudian, seorang juru bicara mengatakan laporan itu akan dikeluarkan dalam hitungan minggu, tetapi tidak dirilis.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan itu masih dalam tahap finalisasi dan Bachelet mengatakan akan dibebaskan sebelum dia meninggalkan kantor pada bulan Agustus atau September.
"Laporan sedang diselesaikan dan langkah terakhir sedang dilakukan sebelum rilis publik," tulis juru bicara itu dalam sebuah pernyataan.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebut langkah terakhir termasuk berbagi dengan negara anggota yang bersangkutan untuk komentarnya sebelum diterbitkan sesuai praktik standar.
“Laporan dibagikan untuk komentar dengan negara anggota yang bersangkutan. Kantor akan mencerminkan komentar yang bersifat faktual dalam versi final,” lanjut juru bicara tersebut.
Direktur China Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, Sophie Richardson, menilai surat dan kampanye tekanan China terkait di PBB tidak mengejutkan karena Beijing sangat sensitif terhadap kritik.
“Pemerintah China secara teratur mencoba untuk melemahkan atau mendahului atau menolak kritik apa pun,” kata Sophi Richardson.
Surat itu sendiri muncul sebulan setelah hampir 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kekejaman China terhadap Uighur dan menyerukan Bachelet untuk merilis laporan sebenarnya tentang kondisi di Xinjiang.
Diketahui, pelanggaran HAM Berat Laporan PBB akan mencakup periode dimana pihak berwenang China menahan hingga 1,8 juta orang Uighur dan minoritas Turki lainnya di kamp-kamp interniran sejak 2017.
Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya di Xinjiang dilaporkan telah menjadi sasaran pelanggaran berat hak asasi manusia, penyiksaan dan kerja paksa, serta pemberantasan tradisi linguistik, budaya dan agama mereka dalam apa yang disebut oleh Amerika Serikat dan beberapa parlemen Barat sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sebelumnya, kunjungan Bachelet ke China yang diatur dengan ketat ke Xinjiang hanya sedikit diungkap oleh mantan Presiden Chili dan telah dikritik negara-negara dunia sebagai tur yang dipentaskan.
Namun di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, Bachelet menyaksikan secara langsung seperti apa Xinjiang yang sebenarnya disebut sebuah kawasan dengan keamanan dan stabilitas serta pembangunan yang kuat dan berkelanjutan. Sehingga rakyatnya mempunyai kehidupan yang bahagia dan memuaskan.
Wang mengatakan bahwa sikap China mendapat dukungan dari negara-negara berkembang. “Perhitungan sejumlah kecil negara yang menggunakan Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik, menodai reputasi China dan menahan serta menekan China tidak akan berhasil,” kata Wang.
(Fahmi Firdaus )
