Kekosongan Kursi Menpan-RB, Pengamat: Kuasa Penuh di Tangan Presiden
JAKARTA - Hingga hari ini pemberitaan terkait kekosongan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sayup-sayup sampai terdengar di tengah hiruk-pikuk persiapan Pilpres 2024.
Sudah semestinya pergantian Menpan-RB menjadi hak prerogatif Presiden. Hingga 2024, Presiden Jokowi bertanggungjawab penuh untuk menjaga stabilitas negara di tengah hiruk-pikuk persiapan Pilpres 2024.
"Jangan sampai perosesnya berbelit-belit seperti halnya pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu silam. Presiden Jokowi harus segera mencari penggantinya, tidak elok kekosongan kursi menteri terlalu lama karena menggangu stabilitas politik," kata Pengamat Politik Ikhwan Arif.
Menurut Pendiri Indonesia Political Power itu, alasan terkuat Presiden Jokowi menunda pemilihan Menpan-RB yaitu disinyalir karena Presiden Jokowi mempunyai pertimbangan khusus.
"Presiden Jokowi mempunyai pertimbangan khusus bahwa posisi Menpan-RB sebelumnya kan diisi oleh kader PDIP, almarhum Tjahjo Kumolo, seharusnya diganti oleh kader PDIP juga, selain menjaga kekuatan partai PDIP di dalam pemerintahan, juga memberikan kesempatan kepada kader partai untuk menjalankan stabilitas politik di pemerintahan," katanya.
Padahal sebenarnya Presiden bisa saja menunjuk menteri di luar partai, tetapi posisi Presiden Jokowi sebagai kader partai tentu sangat berpengaruh dalam memilih calon menteri dari internal partai.
Menurutnya, ada beberapa nama-nama calon yang berpotensi untuk menduduki kursi Menpan-RB seperti sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Mantan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat dan bahkan nama Ganjar Pranowo berpotensi untuk menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.
"Menurut saya, sebenarnya tidak ada masalah jika yang ditunjuk diluar kader partai PDIP, karena di akhir periode kedua ini, partai-partai politik tengah membangun konsolidasi di daerah-daerah bukan lagi terfokus pada rebutan kursi menteri, jadi semestinya diserahkan saja kepada Presiden," katanya lagi.
