Tak Hanya Bahas Kasus Brigadir J, RDP Kapolri dan DPR Juga Akan Buka Potensi Rekayasa Kasus Laskar FPI KM 50
JAKARTA - Komisi III DPR RI telah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus kematian Brigadir Yoshua (Brigadir J) dengan tersangka Ferdy Sambo pada Rabu (24/8/2022).
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan RDP nantinya dilakukan secara tertutup dan terbuka.
Ia berdalih menggunakan mekanisme tertutup dengan alasan perkara kematian Brigadir J belum P21 sehingga belum boleh dibuka ke publik karena dalam proses penyidikan.
Dalam rapat tertutup pihaknya akan mencecar Kapolri terkait proses penyidikan Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. Kemudian untuk sesi rapat terbuka, Komisi III akan menanyakan kejelasan keterlibatan begitu banyak anggota Polri lain dalam kasus Sambo.
"Kita akan bertanya, apa tindakan Kapolri terhadap sekian banyak orang yang terlibat dalam kasus Sambo?" tutur Desmond, Selasa (23/8/2022) di Jakarta.
Menurut Desmon, apabila pembicaraan di luar dari persoalan yang belum selesai di penyidikan, maka rapat akan tetap terbuka bagi publik.
“Kalau bukan itu yang ditanyakan, misal soal proses menunjang peradilan hukum ke depan, itu terbuka,” ungkap dia.
Pihaknya juga akan membahas sejumlah hal selain kasus pembunuhan Brigadir J, seperti kerajaan Sambo, judi online, narkoba, hingga beragam hal lainnya yang membuat begitu banyak polisi terjerat kasus ini.
Komisi III DPR juga akan kembali membuka kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek oleh polisi beberapa waktu lalu.
Ia akan meminta penjelasan dari Kapolri terkait kemungkinan kasus KM 50 direkayasa, sama seperti kasus penembakan Brigadir Yosua alias Brigadir J. Perlu diketahui, Sambo diketahui juga menangani kasus KM 50.
"Kasus KM 50 misalnya, apakah rekayasa by desain ini [kasus penembakan Brigadir J] sama dengan rekayasa KM 50? Kalau sama, kasian keluarga korban KM 50," kata Desmond.
Sebelumnya DPR telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Sambo dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Senin (22/8/2022) lalu.
(Natalia Bulan)
