Pertemuan Wrap Up Program Pamsimas Tahun 2008-2022
JAKARTA - Menurut UUD 1945, air adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini diartikan bahwa Negara menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan aman, serta terjaga keberlangsungannya.
Saat ini, upaya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan krusial, seperti urbanisasi, perubahan iklim, belum optimalnya komitmen stakeholders, keterbatasan fiskal daerah, serta pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun.
Berdasarkan penelitian Indonesia Water Institute pada 2021, pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada peningkatan konsumsi air bersih untuk penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti kebutuhan cuci tangan yang meningkat 5x lipat dan kebutuhan mandi yang meningkat 3x lipat dari kondisi normal.
Ini merupakan tantangan baru bagi peradaban dalam era kenormalan baru. Untuk itu, kawasan permukiman, harus dipastikan memiliki ketersediaan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi yang memadai.
Dalam perspektif global, terkait dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-6 yaitu “Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua”.
Untuk itu, dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur permukiman adalah meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman dengan target 100 persen akses air minum layak dan 90 persen akses terhadap sanitasi.
Di tengah tantangan pemulihan ekonomi yang sedang kita hadapi, pemerintah berupaya untuk tetap menyediakan layanan akses air minum dan sanitasi, salah satunya melalui kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Pamsimas dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
