Kepala BIN: Pengalihan Subsidi BBM untuk Perlindungan Sosial Masyarakat Tak Mampu
JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan masyarakat perlu memahami tujuan besar Pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya untuk menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu.
Pemerintah sendiri, lanjut Budi Gunawan, akan memitigasi risiko penyesuaian harga BBM tidak hanya dengan penambahan bantalan sosial Rp24,17 triliun.
“Perlu kita pahami, kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi,” papar Budi Gunawan yang juga guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.
Hal tersebut perlu dilakukan Pemerintah agar subsidi yang diberikan dapat diterima secara tepat sasaran, sehingga subsidi tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergolong mampu, ucap Budi Gunawan di Jakarta, Minggu 4 September 2022.
Baca juga: BLT BBM Rp600.000 Cair, Yuk Ambil di Kantor Pos
Sementara itu, Kepala BIN juga menyebutkan bahwa penajaman subsidi dengan penyesuaian harga BBM hanyalah bagian dari upaya besar Indonesia menjaga dan memperkuat ketahanan Nasional yang memang dinamis seiring dengan perubahan geopolitik internasional.
Baca juga: Harga BBM Naik, Pedagang Pasar Minta Jaminan Bansos Tepat Sasaran
“Kebijakan itu merupakan respon kita untuk memastikan ketahanan Nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik dunia,” tutur Kabin.
Senada dengan Kabin Budi Gunawan, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menilai bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil.
Berkaca pada penanganan Covid-19, dampak dari penyesuaian BBM tidak akan sebesar dari pandemi Covid-19 dan Pemerintah akan mampu mengendalikan dampak dari kebijakan tersebut.
“Pemerintah telah memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial dan cukup siap dengan penyesuaian harga BBM. Dan juga patut diingat, saat pandemi Covid-19 kemarin pemerintah telah banyak memberikan bantuan sosial dan merupakan bentuk mitigasi dampak Covid-19.” Jelas Tegus dalam program Speak After Lunch iNews TV, Senin 5 September 2022.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah sudah terlebih dahulu menaikkan dana bantalan sosial Rp24,17 triliun sebelum keputusan penyesuaian harga BBM. Nilai ini pun dalam kalkulasi Pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM. Pemerintah tidak menampik penyesuaian harga BBM membawa dampak pada inflasi maupun potensi kenaikan jumlah kemiskinan.
“Dengan adanya bansos Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban 40% masyarakat terbawah dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan Pertalite dan solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Menkeu.
Baca juga: Harga BBM Naik Bikin Dilema, Pengusaha Angkot: Kalau Tarif Dinaikkan Apa Penumpang Masih Mau Naik?
“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi mengkover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30% keluarga termiskin di Indonesia,” ungkap Sri Mulyani di Istana Negara, Sabtu (03/09).
Secara lebih rinci kenaikan bansos Rp24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga tidak mampu yang masing-masing akan mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai) untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun, pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta perbulan dengan total Rp9,6 triliun, serta total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil (DAU dan DBH) Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07% untuk dua bantuan tersebut (BLT dan BSU),” jelas Menkeu.
Bagi kalangan pengusaha, langkah Pemerintah memperkuat bantalan sosial sangat berguna menjaga daya beli masyarakat yang pada kuartal II-2022 mengalami kenaikan impresif.
“Konsumsi rumah tangga tumbuh sangat impresif, yaitu 5,51 persen pada kuartal II-2022. Untuk itu, kami sepakat bansos harus diberikan sehingga konsumsi masyarakat bisa tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Jumat 4 September 2022.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
