Kepala BIN: Pengalihan Subsidi BBM untuk Perlindungan Sosial Masyarakat Tak Mampu
JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan masyarakat perlu memahami tujuan besar Pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya untuk menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu.
Pemerintah sendiri, lanjut Budi Gunawan, akan memitigasi risiko penyesuaian harga BBM tidak hanya dengan penambahan bantalan sosial Rp24,17 triliun.
“Perlu kita pahami, kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi,” papar Budi Gunawan yang juga guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.
Hal tersebut perlu dilakukan Pemerintah agar subsidi yang diberikan dapat diterima secara tepat sasaran, sehingga subsidi tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergolong mampu, ucap Budi Gunawan di Jakarta, Minggu 4 September 2022.
Baca juga: BLT BBM Rp600.000 Cair, Yuk Ambil di Kantor Pos
Sementara itu, Kepala BIN juga menyebutkan bahwa penajaman subsidi dengan penyesuaian harga BBM hanyalah bagian dari upaya besar Indonesia menjaga dan memperkuat ketahanan Nasional yang memang dinamis seiring dengan perubahan geopolitik internasional.
Baca juga: Harga BBM Naik, Pedagang Pasar Minta Jaminan Bansos Tepat Sasaran
“Kebijakan itu merupakan respon kita untuk memastikan ketahanan Nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik dunia,” tutur Kabin.
Senada dengan Kabin Budi Gunawan, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menilai bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil.
