Share

Ratusan Buruh Geruduk Kantor DPRD Sumut, Minta Kenaikan BBM Dibatalkan

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Selasa 06 September 2022 15:47 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 06 608 2661983 ratusan-buruh-geruduk-kantor-dprd-sumut-minta-kenaikan-bbm-dibatalkan-I9Z6lBz7v5.jpg Aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM/ Foto: Istimewa

MEDAN - Ratusan massa aksi elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa (6/9/2022).

Mereka berunjuk rasa untuk meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang telah diberlakukan sejak Sabtu, 3 September 2022.

 BACA JUGA:Bebas Bersyarat, Ratu Atut Wajib Lapor dan Tak Boleh Bermasalah dengan Hukum hingga 2026

Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Willy, penyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat adalah modus pemerintah.

 BACA JUGA:Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan dengan Lie Detector, Begini Suasana di Puslabfor Polri Bogor

"Pada faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun-turunnya, sangat jelas dengan kebijakan ini, dipastikan harga barang yang sudah mahal akan semakin mahal," katanya, Selasa (6/9/2022).

Selain itu, Willy juga menyebutkan, upah merupukan jantung penghasilan para pekerja dan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, selama tiga tahun terakhir pemerintah tidak menaikkan upah buruh.

Mirisnya lagi, lanjut Willy, dengan modus mendatangkan investasi, pemerintah menerapkan kebijakan dengan upah murah dan memberlakukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

"Pertama secara tegas kita mendesak agar kenaikan BBM ini dibatalkan, kemudian mencabut undang-undang omnibuslaw dan naikkan upah minimum sebesar 15 persen tahun 2023," ungkapnya.

"Turunkan harga kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, daging dan tepung, dan barang-barang lainnya. Sekali lagi secara tegas kita tolak kenaikan harga BBM ini," pungkasnya.

 BACA JUGA:Kapolres Jakpus: Tak Ada Penutupan Jalan di Depan DPR

Aksi unjuk rasa ini sendiri mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Ratusan petugas dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi. Polisi juga menurunkan sejumlah kendaraan taktis pengurai massa untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Aksi unjuk rasa ini juga membuat Polisi terpaksa menutup jalan akses di depan Kantor DPRD Sumatera Utara. Hal itu membuat arus lalu lintas di sekitar kantor tersebut mengalami kemacetan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini