Harga BBM Naik, Ini Usulan DPP KNPI untuk Pemerintah
JAKARTA –Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyikapi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.
Ketua Umum DP KNPI Ryano Panjaitan mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut harus dipahami bersama pada konteks yang lebih luas.
(Baca juga: Sempat Ricuh, Ribuan Mahasiswa Akhirnya Bubarkan Diri dari Patung Kuda)
“Pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai pertimbangan dan alasan menaikkan harga BBM, namun bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, jelas mereka menilai bahwa kebijakan tersebut akan semakin memperburuk kondisi ekonomi," ujar Ryano dalam diskusi publik DPP KNPI bertajuk, Penyesuaian Harga BBM dan Dampak Pengalihan Subsidi, Rabu (14/9/2022).
DPP KNPI kata Ryano sangat memahami situasi kebatinan masyarakat Indonesia hari ini. Ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin, dan kerentanan sosial lain yang akan dihadapi terutama oleh kelompok masyarakat paling bawah.
Pasalnya, sebagian besar BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu (para pemilik mobil dan kelompok menengah ke atas lainnya). Di samping itu, kondisi geopolitik dan krisis energi global juga patut menjadi perhatian.
Sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, kata Ryano, pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Selain kepada rumah tangga tidak mampu, para pekerja dengan upah minimum juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendapatkan kompensasi.
“Kami menilai bahwa BLT hanya akan mampu memproteksi masyarakat untuk waktu yang sangat singkat. Sementara problem BBM, atau yang lebih luas lagi yaitu problem energi, akan terus ada dan sangat rentan baik bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri ke depannya,"ulasnya.
Oleh karena itu, DPP KNPI mengusulkan sekaligus mendorong pemerintah untuk membuat, menjalankan dan mengakselerasi beberapa kebijakan.
Seperti meningkatkan lagi produksi bahan bakar dalam negeri, sekaligus mengembangkan teknologi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
“Transformasi ke kendaraan listrik (electric vehicle), mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai bahan baku utama batere jenis lithium ion (nikel, cobalt, dan alumunium),” ujarnya.
DPP KNPI juga berharap pemerintah dapat memastikan BLT yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan ekonomi paling rendah.
“Mengalokasikan pengalihan subsidi selain dalam bentuk BLT, juga dalam bentuk subsidi harga kebutuhan pokok,”ujarnya.
