Kasus Hacker Bjorka, Wapres Ma'ruf Berharap Tim Siber Emergency Atasi Kebocoran Data
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap agar tim siber emergency yang baru dibentuk oleh pemerintah bisa mengatasi kebocoran data pribadi. Mengingat, beberapa hari ini publik dihebohkan hacker Bjorka yang menyebarkan data milik tokoh, pejabat, hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ya pemerintah sudah membentuk Tim Siber Emergency, ini sudah dibentuk untuk melakukan penataan terutama terhadap pengamanan siber di masing-masing lembaga,” tegas Wapres dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/9/2022).
Wapres mengatakan, tim itu terdiri dari berbagai Kementerian diantaranya Kemenko Polhukam, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Kepolisian Republik Indonesia.
BACA JUGA:Polisi Dalami Kasus Remaja Cirebon yang Dituding Sebagai Hacker Bjorka
Sehingga, dengan dibentuk tim dari berbagai Kementerian dan Lembaga akan mengantisipasi terjadinya pembobolan data oleh para hacker.
“Tim itu terdiri dari berbagai Kementerian dari Polhukam, Kominfo, dari BSSN, dari BIN, dan dari pihak Kepolisian untuk mengkaji ulang dan untuk meneliti ya sejauh mana itu kemungkinan bisa diantisipasi adanya pembobolan-pembobolan itu,” kata Wapres.
BACA JUGA:Cegah Pembobolan Data Bjorka, Wapres Maruf Sebut Pemerintah Bentuk Tim Siber Emergency
Wapres pun mengatakan, tim yang dibentuk pemerintah juga akan menyiapkan langkah-langkah sebagai bentuk reaksi cepat tanggap jika hacker kembali berulah.
“Dan juga reaksi cepat nanti kalau misalnya terjadi disiapkan langkah-langkahnya. Nanti tim yang akan melakukan kajiannya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pembentukan emergency response team untuk menjaga tata kelola data siber di Indonesia.
“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” kata Johnny.
(Awaludin)
