Sukseskan KTT G20, Ini Langkah-Langkah yang Dilakukan Kemenkumham
JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar doa bersama yang dipimpin oleh lima pemuka agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha, serta diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham. Doa bersama ini dilakukan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengajak para pegawai Kemenkumham untuk berdoa agar tercipta suasana yang aman dan kondusif, khususnya menjelang acara puncak Presidensi G20 di Bali.
BACA JUGA:Viral Bocah Tercebur ke Got, Sekujur Tubuhnya Berubah Jadi Hitam
“Tinggal 26 hari lagi sebelum acara puncak G20 pada 15-16 November 2022 di Bali. Mari kita satukan hati dan pikiran seraya berdoa agar pada pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, suasana tetap aman, kondusif, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Andap saat kegiatan doa bersama, Rabu (19/10/2022).
Kemenkumham tergabung ke dalam beberapa kepanitiaan nasional Presidensi G20. Menteri Hukum dan HAM, misalnya, akan bertindak sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur. Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
BACA JUGA:Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan, 30 Adegan Diperagakan Sesuai BAP
“Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen Imigrasi masuk dalam panitia nasional. Amanah ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Bekerja all out dan saling melengkapi,” pinta Andap, di aula lt. 18 Kemenkumham.
Dalam penyelenggaraan Presidensi G20, Kemenkumham akan menjalankan tugas-tugas pelayanan keimigrasian. Imigrasi akan menjadi pintu gerbang utama Indonesia dalam menyambut tamu yang datang dari berbagai negara-negara anggota G20 dan badan-badan dunia.
Terhitung, estimasi tamu yang datang mencapai total 12.750 peserta. Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang baik.
Antisipasi Lonjakan Orang Asing
Adapun, untuk mengantisipasi lonjakan orang asing, Kemenkumhan menyiapkan beberapa langkah. Pertama, peningkatan layanan saat keluar masuk orang asing di bandara agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan penumpang. Untuk itu akan dipersiapkan beberapa konter tambahan di samping konter reguler.
"Terdapat tiga konter khusus presidensi G20 dan 13 konter layanan reguler. Jika terjadi penumpukan, empat konter reguler akan dialihfungsiian menjadi konter delegasi G20," jelas Andap.
Praktis dengan peningkatan ini, jumlah petugas layanan imigrasi juga akan ditambah dua kali lipat. Termasuk sarana prasana dan perangkat pendukung lainnya.
Kedua, Kemenkumham juga akan menyiapkan jumlah SDM petugas imigrasi. Secara organik, imigrasi di Bali berjumlah 32 orang dan akan ditambah menjadi 64 orang lengkap dengan perangkat komputernya.
"Disamping itu disediakan juga 10 mobile unit. Unit ini akan ditempatkan di sejumlah pos, termasuk pos VVIP dan terminal kedatangan," katanya lebih lanjut.
Memastikan agar layanan tetap lancar, pelayanan keimigrasian akan terus dikawal hingga kepulangan delegasi beserta rombongannya nanti.
"Untuk kepulangan delegasi Kemenkumham menyiapkan 10 petugas dan 10 perangkat komputer. Kami pastikan delegasi G20 akan mendapatkan layanan keimigrasian yang baik sejak kedatangan hingga kepulangan," tegas Andap.
Antisipasi adanya penyalahgunaan visa atau overstay, pengawasan terhadap orang-orang asing tetap dilakukan secara ketat. Di antaranya melalui pemantauaan durasi izin waktu. Usai KTT, tim pengawasan orang asing atau tim PORA akan intensif melaksanakan tugas-tugasnya.
“Peningkaan pelayanan terhadap orang asing tidak berarti memperlemah pengawasan terhadap keberadaan mereka. Tim PORA akan bekerja lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunaan visa atau overstay,” jelas Andap.
Untuk memperlancar tugas tersebut, kementerian di bawah komando Yasonna Laoly ini juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri dan Pemda.
“Khusus penanganan VVIP yang menjadi ranah TNI, saya juga sudah menitipkan kepada Panglima TNI mengenai tugas-tugas layanan keimigrasian agar terjadi sinergisitas demi terselenggaranya tugas masing-masing instansi sesuai amanat undang-undang yang diembannya masing-masing dalam rangka mendukung dan menyukseskan KTT G20 di Bali nanti,” pungkas mantan Kapolda tiga kali itu.
(Nanda Aria)
