Share

Haji Sulong, Pemimpin Muslim Thailand Selatan yang Dihilangkan Paksa Diduga Dibunuh secara Sadis

Agregasi BBC Indonesia, · Selasa 08 November 2022 05:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 07 18 2702632 haji-sulong-pemimpin-muslim-thailand-selatan-yang-dihilangkan-paksa-diduga-dibunuh-secara-sadis-BKBZycZHmw.jpg Haji Sulong. (Foto: BBC Thai)

HAJI Sulong bin Abdul Kadir yang juga dikenal sebagai Haji Sulong Tomina atau Haji Sulong merupakan seorang pemimpin spiritual dan politik yang berpengaruh di Pattani, Thailand selatan.

Dikutip dari BBC News Indonesia, Haji Sulong dipenjara dengan tuduhan menghasut pemberontakan separatis, antara tahun 1948-1952, di Lapas Pusat Bang Kwang di Nonthaburi Utara Bangkok, Thailan. Tuduhan itu menyusul pengajuan proposal berisi tujuh poin kepada pemerintah Thailand untuk mengupayakan otonomi terbatas dan identitas budaya Muslim Melayu Pattani.

Selama dipenjara, Haji Sulong rutin menuliskan surat untuk keluarganya. Salah satu suratnya berbunyi:

"Aku pamit, istriku tersayang, pertama kali untuk sekolah ke luar negeri demi melestarikan agama dan bangsa yang kita cintai. Sekarang aku lanjut belajar di Bang Kwang, dan karena aku belum lulus, para guru tidak mengizinkan kami untuk putuskan pendidikan kami. Setelah kami lulus, kami dapat kembali dan mengajar anak-anak untuk mempersiapkan masa depan".

Surat itu dituliskan pada Agustus 25, 1950. Seorang cucu dari Haji Sulong menunjukkan kepada BBC Thai surat-surat berbahasa Thai kuno ini. Dia meminta sesama tahanan politik untuk menuliskannya untuknya karena dia tidak berbicara atau menulis dalam bahasa Thailand. Setiap surat yang keluar dibaca dan disaring oleh petugas penjara sebelum dikirim.

Setelah berjalan beberapa langkah dari Jalan Ramkomut di tengah kota tua Pattani yang ramai, kami mencapai sebuah rumah tua yang terletak di tengah ketenangan. Ini adalah kediaman Haji Sulong yang beberapa tahun lalu direnovasi dan kembali ke kondisi semula.

Rumah itu memiliki tempat khusus dalam sejarah karena di sanalah ia menulis proposal berisi tujuh poin, yang menurut seorang akademisi sejarah lokal, berfungsi sebagai landasan gerakan yang menyerukan kebebasan budaya bagi umat Islam di empat provinsi di bagian paling selatan Thailand.

 Baca juga: Pertunangan Pemuda 19 Tahun dan Nenek Anak Tiga Jadi Viral, Picu Kontroversi

Sebuah masjid yang berdiri tidak jauh dari sana, yang dia bantu bangun, sebelumnya adalah sekolah agama Islam pertama di negara itu.

Gerakan sosial Haji Sulong yang bertujuan untuk mengangkat kehidupan sesama Muslim, berlangsung selama dua dekade, yakni antara 1927-1954, sebelum berujung pada bab akhir yang kejam pada 13 Agustus 1954.

Pada hari itu, dia dan putra tertuanya serta sejumlah rekannya diduga diculik dan kemudian dibunuh oleh petugas keamanan di dekat Danau Songkhla.

Warisan politik dan sosial Haji Sulong terlihat jelas bahkan hingga 66 tahun sejak hari penghilangan paksanya.

Perjuangan dan pengorbanannya yang penuh semangat tertuang kembali di spanduk-spanduk yang menghiasi berbagai jalanan setempat dan di lembaga-lembaga pendidikan ketika generasi muda Muslim bersatu menyerukan kepada pihak berwenang untuk bertindak melawan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis politik yang diduga dilakukan oleh aparat negara.

BBC Thai berbicara dengan anak dan cucu dari keluarga Tomina untuk memahami kehidupan dan pemikiran almarhum pemimpin spiritual Muslim. Bagaimana Haji Sulong tetap relevan dengan populasi Muslim? Apa saja warisan yang dia tinggalkan?

Mengumpulkan kepercayaan publik

"Sebenarnya, dia sama sekali tidak memimpin gerakan (separatis). Satu-satunya fokusnya adalah mendidik masyarakat. Dia prihatin ketika melihat orang-orang tidak secara serius memahami esensi Islam."

Den Tomina, putra ketiganya yang berusia 86 tahun, seorang politisi Muslim senior utama dari Thailand Selatan, menceritakan karya ayahnya dari ingatan dan kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang yang dekat dengannya.

Pada tahun 1927, Haji Sulong kembali ke Thailand setelah ziarah ke Makkah. Dia mendapati umat Muslim di Pattani berada di bawah pengaruh spiritualisme dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga dia memulai berdakwah.

Dia mengundang masyarakat lokal untuk memahami dan menerima Islam melalui dialog dan teknik-teknik lainnya di Pattani dan provinsi-propinsi terdekat lainnya, yaitu Yala dan Narathiwat.

Den berkata bahwa satu-satunya impian ayahnya saat itu adalah "membantu Muslim lokal untuk memahami Islam dan berhenti mempraktikkan spiritualisme."

Baca Juga: Aksi Nyata 50 Tahun Hidupkan Inspirasi, Indomie Fasilitasi Perbaikan Sekolah untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

Pada tahun 1929, Haji Sulong mempertimbangkan sebuah gagasan untuk mendirikan sekolah agama Islam pertama di Thailand. Dia memutuskan untuk tidak membangun sebuah madrasah karena dia lebih memilih sekolah yang tidak hanya fokus pada pendidikan Islam, tetapi juga yang menawarkan pendidikan normal yang mencakup sosial ekonomi.

Membangun sekolah itu diperkirakan menelan biaya sekitar 7.000 Baht. Sebanyak 3.000 Baht di antaranya akan berasal dari Phraya Phahon Pholphayuhasena, pemimpin revolusi tahun 1932 yang menggulingkan Raja Rama VII dan merupakan perdana menteri kedua Thailand di bawah pemerintahan sipil setelah kudeta.

Tidak lama setelah revolusi berakhir, dia pergi menggunakan kereta api ke Bangkok untuk menerima sumbangan itu. Perdana Menteri itu berbaik hati dan mengikuti acara pembukaan sekolah saat kunjungannya ke Pattani.

"Sekolah Madarasah Al Maarif Al Wataniah Fatani" menerapkan sistem yang relatif modern dan segera menjadi tempat berkumpul yang memainkan peran penting dalam membangun rasa hormat dan keyakinan seputar Haji Sulong di antara Muslim Melayu setempat.

"Saat itu, seseorang yang sangat dihormati di antara umat Muslim setempat akan dilihat oleh pihak berwenang sebagai ancaman."

Penjelasan ringkas Den Tomina menggambarkan kondisi politik yang genting pada saat ayahnya menjadi suara terdepan pada komunitas Muslim.

Konsep keras bangsa Thailand secara paksa mewajibkan warga negara terlepas dari ras atau keyakinan untuk memeluk identitas Thai dan secara terbuka mengikuti keseragaman sosial dan budaya Thailand.

Menurut artikel, Keheningan monumen peluru: Kekerasan dan Manajemen Kebenaran' karya Chaiwat Satha-Anand, negara Thailand mengandalkan Undang-Undang Kebudayaan Nasional untuk melarang pakaian tradisional Muslim Melayu, nama Arab dan bahasa Melayu serta ibadah Islam.

Di beberapa daerah, sebuah perintah resmi dikutip untuk memaksa umat Islam menghormati patung Buddha. Hukum waris Islam digantikan oleh Hukum Perdata dan Komersial Thailand di pengadilan Thailand di empat provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim.

Penindasan terhadap identitas Islam menciptakan kebencian yang meluas, menarik serentetan petisi dari Muslim lokal yang menentang perlakuan tidak adil oleh pemerintah.

Meredakan ketegangan, Haji Sulong, selaku ketua Komite Islam Sentral Thailand Pattani mengajukan proposal berisi tujuh poin kepada pemerintahan Thawal Thamrongnawasawat pada 3 April 1947.

Menanggapi proposal tersebut, Pemerintah Thawal memutuskan pada bulan Juli di tahun yang sama untuk menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri menentukan model administrasi lokal yang sesuai untuk provinsi.

Sebenarnya, aksi tersebut tidak merespons secara komprehensif semua poin dalam proposal yang pada intinya bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan administratif serta mempromosikan hak budaya etnis Muslim Melayu.

Mengklarifikasi penerimaan negara Thailand atas proposal tersebut pada saat itu, Den Tomina mengatakan mereka hanya "menyetujui beberapa konsesi kecil", yaitu mengizinkan kelas Jawi di sekolah dasar umum setempat dan meningkatkan jumlah pejabat Muslim.

Menurut artikel Satha-Anand, setelah diketahui bahwa lamaran tersebut tidak diterima dengan tulus oleh negara, Haji Sulong memutuskan untuk membentuk kelompok kerja lokal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa Muslim Melayu akan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri mengarah pada pembentukan Negara Melayu sesuai dengan tradisi Melayu di bawah naungan negara Thailand.

Kudeta pada 8 November 1947 menempatkan warga sipil Khuang Apbaiwong sebagai perdana menteri dan menteri dalam negeri baru. Dia bersumpah akan mengeluarkan kebijakan yang keras untuk membebaskan negara dari "dalang separatis".

Akibatnya, Haji Sulong dan rekan-rekannya ditangkap pada Januari 1948, dengan tuduhan "mengatur dan bersekongkol untuk mengubah tradisi penguasa yang mapan".

Menurut catatan Yayasan Haji Sulong, dia dijatuhi hukuman penjara empat tahun delapan bulan di Penjara Pusat Bang Kwang karena tidak menghormati pemerintah. Sementara, tuduhan pengkhianatan dibatalkan.

Penghilangan paksa

Haji Sulong dibebaskan pada tanggal 15 Juni 1952. Sejak saat itu, ia berada di bawah pengawasan ketat negara yang berujung pada penghilangan paksa dua tahun kemudian.

Den menceritakan hari ketika dia bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya 66 tahun yang lalu pada 13 Agustus 1954 ketika dia kembali dari Negara Bagian Kelantan, Malaysia, guna mengenyam pendidikan.

"Saat itu sekolah libur dan saya baru saja kembali untuk berkumpul dengan keluarga. Polisi memintanya untuk bertemu mereka di Songkhla, jadi dia membawa serta kakak laki-laki tertua saya sebagai penerjemah karena dia tidak bisa berbicara bahasa Thai sepatah kata pun. Dia turun lalu pergi dengan taksi. Saya tidak sadar ini akan menjadi yang terakhir kali saya melihatnya. "

Pagi itu, Haji Sulong; putranya, Ahmad; dan dua rekannya berangkat menemui Polisi Cabang Khusus Songkhla di distrik Muang.

Den melanjutkan, "Mereka turun dari taksi di distrik Kokpho dan mereka melanjutkan dengan kereta api ke distrik Hatyai di mana mereka disambut oleh polisi yang menunggu. Selama penahanan, mereka diizinkan untuk menjalankan salat lima waktu. Tak lama kemudian mereka dibawa ke Songkhla dan secara sepintas ditanyai untuk memberikan catatan resmi. Setelah urusan selesai, algojo mereka menunggu mereka di luar."

Keluarganya dengan panik mencari mereka dan mencari petunjuk. Berbagai pihak ditanyai, mulai dari Polisi Cabang Khusus, Gubernur Pattani, hingga menteri dalam negeri melalui sebuah surat. Tanggapan resmi mengatakan Haji Sulong dan ketiga pria itu telah meninggalkan Thailand.

Istri Haji Sulong dan putranya, Den, memutuskan untuk pergi ke Bangkok dan meminta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Marshall Plaek Phibunsongkhram di kediamannya di Chidlom. Mereka malah diterima oleh istrinya, Dame La-iad. Dia memberi mereka jawaban yang membuat Den sadar bahwa tidak ada harapan untuk menemukan ayahnya hidup-hidup.

"Tepat saat kami melihat Dame La-iad, semuanya telah berakhir. Dia berkata kepada kami, 'Jangan repot-repot mencarinya. Dia mati'. Itu tahun 1957 sebelum perubahan politik akan melanda Thailand sekali lagi."

Kebenaran mengenai identitas orang-orang yang berada di balik pembunuhan Haji Sulong menjadi lebih jelas menyusul kudeta yang menggulingkan Phibunsongkhram pada tahun yang sama. Rezim baru yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Sarit Thanarat membuka penyelidikan resmi untuk mengungkap kebenaran.

Kebenaran yang diungkapkan panitia investigasi menemukan bahwa Haji Sulong, putranya, dan dua rekannya dibunuh pada hari yang sama saat mereka bertemu dengan polisi.

Menurut temuan tersebut, "Mereka dicekik, tubuh mereka dibelah dan diikat ke tiang semen, dan kemudian dibuang di Danau Songkhla."

Catatan dalam arsip Haji Sulong Foundation juga mengindikasikan bahwa mantan Wakil Komandan Biro Kepolisian Cabang Khusus, Kolonel Puth Buranasompob, yang dekat dengan Kapolres Jenderal Phao Siyanond, mengungkapkan dalam bukunya, An Iron Man of Asia bahwa ada perintah untuk membunuh Haji Sulong.

'Pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu'

Setelah lebih dari enam dekade setelah kepergiannya, pemerintah Thailand tetap waspada terhadap anak-anak dari keluarga Tomina. Siklus ketidakpercayaan terus berjalan.

Pada tahun 1957, putra keduanya, Amin, terpilih menjadi anggota Parlemen, tetapi kemudian ditangkap atas tuduhan menghasut kerusuhan, meskipun pengadilan kemudian membatalkan tuduhan tersebut.

Setelah protes besar-besaran di Masjid Pusat Pattani pada tahun 1975 sebagai respons atas pembunuhan warga sipil Muslim dan pembuangan jenazah mereka di atas jembatan Kortor, Amin kembali diinterogasi. Karena dia tidak lanjut aktif dalam konstituensi politiknya, dia mengambil suaka politik pada tahun 1982.

Ketika ditanya apa yang tidak dipelajari Thailand sejak masa Haji Sulong memimpin gerakan di Pattani, Den dengan tegas menjawab, "Saya pikir pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu (apa yang terjadi), persepsi mereka dibutakan oleh bias."

Den, putra kedua Haji Sulong, yang telah menjabat sebagai anggota parlemen selama delapan periode, senator, dan menteri kabinet berkata, "Pemerintah Thailand tahu (apa yang terjadi). Pimpinan negara tahu segalanya, tetapi mereka tidak mengambil tindakan."

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini