Pro dan Kontra Larangan Truk 'Obesitas' di 2023
JAKARTA –Pemerintah akan mulai mengambil sikap tegas pada truk-truk dengan muatan yang berlebih atau dikenal juga sebagai over dimension over load (ODOL) di tahun 2023.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, mencatat, truk obesitas menjadi penyebab 349 kecelakaan dalam kurun lima tahun terakhir hingga 2021. Rinciannya, 107 kasus pada 2017, 82 kasus pada 2018, 90 kasus pada 2019, 20 kasus pada 2020, dan 50 kasus pada 2021.
Namun di sisi lain, Kebijakan Zero ODOL tahun ini diperkirakan justru akan memicu kenaikan inflasi di Tanah Air.
(Baca juga: Tolak Aturan ODOL, Puluhan Truk Blokir Tol Purbaleunyi hingga Macet Parah)
Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Binoni Tio A. Napitupulu, mengatakan, kebijakan Zero ODOL dapat menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1,2 hingga 1,5%.
Menurutnya, Kemenperin tidak keberatan dengan penerapan Zero ODOL . Namun, lanjutnya, untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.
"Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini,” ujarnya dalam sebuah webinar, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan Zero ODOL. Namun, ketika industri sudah melakukan perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi covid-19 yang memukul industri secara luar biasa.
“Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu,” pungkasnya.
Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim menambahkan, kebijakan Zero ODOL yang belum pernah melibatkan seluruh komunitas sopir truk dalam pembahasannya ini jelas akan mengacaukan ekonomi para sopir truk.
“Apalagi dengan menyebabkan kenaikan inflasi nantinya, aturan-aturan terkait dengan ODOL ini jelas membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun tidak bisa terpenuhi lagi,” tandasnya
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengkhawatirkan, pelarangan truk ODOL tahun ini bisa memicu kenaikan harga barang yang otomatis memicu inflasi.
Pengusaha yang tergabung dalam Apindo meminta agar pemerintah khususnya Kemenhub, berhati-hati sebelum mengambil kebijakan pelarangan truk ODOL di tengah kekhawatiran akan potensi pelemahan ekonomi tahun ini.
"Kebijakan Zero ODOL ini bisa mengakibatkan inflasi kalau pertimbangannya tidak secara komprehensif, dan juga bisa meningkatkan volume kendaraan bermotor," ujar Anggota Komite Kebijakan Publik Apindo, Rachmat Hidayat.
(Fahmi Firdaus )
