Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Kutuk Invasi Militer Rusia ke Ukraina
NEW YORK - Majelis Umum PBB di New York mengesahkan resolusi mengutuk invasi militer Rusia ke Ukraina yang terjadi sejak setahun lalu. Resolusi yang mendapat dukungan besar itu menyerukan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina dan penghentian pertempuran.
Mosi itu didukung oleh 141 negara dengan 32 abstain dan tujuh - termasuk Rusia - menentang.
Di Wina, sejumlah besar delegasi keluar (walk out) selama pidato Rusia di sesi parlemen badan keamanan Eropa.
Walk out di pertemuan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan pemungutan suara PBB dilakukan pada Kamis, (23/2/2023) sehari sebelum peringatan satu tahun invasi.
Diwartakan BBC, pemungutan suara PBB menyerukan perdamaian sesegera mungkin.
Resolusi tersebut menegaskan kembali dukungan untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, menolak klaim Rusia atas bagian negara yang didudukinya. Pada September, anggota parlemen di Moskow memilih untuk mencaplok empat wilayah Ukraina secara ilegal.
PBB juga menuntut "agar Federasi Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina dalam perbatasan yang diakui secara internasional" dan menyerukan penghentian permusuhan.
Tindakan itu tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik.
Sementara resolusi itu disahkan secara luar biasa oleh mayoritas negara, ada beberapa yang abstain.
China, India, Iran dan Afrika Selatan termasuk di antara 32 negara yang abstain dalam pemungutan suara. Sementara tujuh negara yang memberikan suara menentang adalah Rusia, Belarusia, Korea Utara, Eritrea, Mali, Nikaragua, dan Suriah.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan pemungutan suara itu "memperjelas bahwa Rusia harus mengakhiri agresi ilegalnya. Integritas teritorial Ukraina harus dipulihkan".
"Satu tahun setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh, dukungan global untuk Ukraina tetap kuat," cuitnya.
Sebelumnya di OSCE di Wina, keputusan pemberian visa kepada delegasi Rusia menimbulkan kemarahan.
Ukraina dan Lituania memboikot sesi tersebut sepenuhnya karena keputusan Austria untuk mengundang pejabat dari Moskow, meskipun beberapa berada di bawah sanksi Uni Eropa.
Pemerintah Austria mengatakan wajib melakukannya berdasarkan hukum internasional karena OSCE berkantor pusat di sana.
Sejumlah besar delegasi kemudian melakukan walk-out selama pidato Rusia.
OSCE didirikan pada tahun 1975 untuk meningkatkan hubungan antara blok Barat dan Timur. Anggotanya saat ini termasuk anggota NATO dan sekutu Rusia.
Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin mengirim hingga 200.000 tentara Rusia ke Ukraina dalam apa yang disebutnya sebagai Operasi Militer Khusus.
Perang dahsyat yang terjadi kemudian telah menewaskan setidaknya 7.199 warga sipil dan ribuan lainnya terluka, menurut perkiraan PBB, dengan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
(Rahman Asmardika)
