Mahfud MD: Pemerintah Siap Adu Kuat Usut Kasus KSP Indosurya
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah siap adu kekuatan dalam mengusut kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
Awalnya Mahfud bercerita jika hakim harus memiliki integritas dan moralitas dalam menangani sebuah perkara.
BACA JUGA:
"Bagi saya hakim yang bagus yang berintegritas itu bisa mempertemukan antara publik common sense, kemudian hati nurani yang selalu mengarahkan kebaikan, dan pasa-pasal hukum yang resmi, karena tidak bisa dilepaskan nih pasal hukum ini," kata Mahfud dalam acara puncak HUT ke-70 IKAHI, Senin (20/3/2023).
Hakim yang berintegritas, kata Mahfud, tidak akan memperjualbelikan hukum yang berakibat pada putusan mencurigakan.
BACA JUGA:
"Oleh sebab itu maka, dalam praktek sampai kejadian, banyak putusan-putusan yang mencurigakan, karena tidak punya intregritas," katanya.
Mahfud menegaskan, putusan hakim tidak bisa digugat dan harus diterima. Namun, ketika dianggap tidak sesuai, maka dapat diajukan banding. Hal itu lah yang dilakukan pemerintah dalam kasus KSP Indosurya.
"Pemerintah ini enggak boleh masuk ke MA, enggak boleh mengintervensi hakim, apapun putusannya harus diterima. Sehingga saya katakan, kita boleh mengatakan kita harus hormati putusan hakim, tapi saya katakan saya tidak selalu menghormati putusan hakim," katanya.
