Dinilai Sudah Usang, Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan dan Sistem Bretton Woods
HIROSHIMA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Minggu, (21/5/2023) bahwa sudah waktunya untuk mereformasi Dewan Keamanan dan Bretton Woods agar selaras dengan "realitas dunia saat ini".
Berbicara pada konferensi pers di Hiroshima, Jepang, di mana pertemuan puncak Kelompok Tujuh (G7) telah diadakan, Guterres mengatakan kedua lembaga tersebut mencerminkan hubungan kekuasaan tahun 1945 dan perlu diperbarui.
"Arsitektur keuangan global menjadi usang, disfungsional, dan tidak adil," kata Guterres, sebagaimana dilansir Reuters. "Dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina, telah gagal memenuhi fungsi intinya sebagai jaring pengaman global."
Guterres juga berbicara tentang bagaimana perasaannya bahwa pada KTT G7 ada kesadaran yang tumbuh di antara negara-negara berkembang bahwa tidak cukup banyak tindakan dilakukan untuk mereformasi institusi yang sudah ketinggalan zaman atau "menghilangkan frustrasi" dari Global Selatan, merujuk pada negara-negara berkembang berpengaruh di belahan selatan dunia.
India dan China, dua negara di luar G7 mencapai sekira 50% dari pertumbuhan dunia pada tahun 2023, menjadikan kedua negara itu sebagai ekonomi besar. Sementara itu pengaruh ekonomi G7 telah menyusut dalam 30 tahun terakhir, hanya menyumbang 29,9% dari PDB global pada 2023 dibandingkan dengan 50,7% pada 1980, menurut IMF.
"Kita akan lihat sekarang apa dampak dari diskusi yang diadakan di sini di Hiroshima," kata Guterres. "Anggota G7 dapat berdiskusi dengan beberapa negara berkembang terpenting di dunia."
Tuan rumah G7 Jepang membuat poin dengan mengundang tokoh-tokoh dari apa yang disebut Global Selatan ke Hiroshima untuk melakukan pembicaraan. Para undangan termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Indonesia Joko Widodo.
(Rahman Asmardika)
