Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Pemimpin Berkomitmen Selesaikan Konflik Agraria
JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN memastikan negara hadir dalam pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk kepastian hukum atas tanah rakyat.
Hal itu disampaikannya saat menjadi nara sumber dalam acara Asia Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth in Tenure Reform Processes yang diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC), Tenure Facility Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Koalisi Keadilan Tenurial.
Bertempat di Prama Sanur Beach, Provinsi Bali, Wakil Menteri ATR/BPN menyampaikan Perkembangan Reforma Agraria dengan mendorong terobosan percepatan redistribusi tanah dan pendaftaran tanah komunal dan ulayat.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menjelaskan proses penyelesaian konflik agrarian yang dialami rakyat membutuhkan figure kepemimpinan yang persuasif dan berorientasi pada solusi untuk sebesar-besarnya kepentinngan rakyat. Seperti di Pasuruan, Jawa Timur.
“Konflik agraria yang dialami oleh masyarakat Desa Tambaksari di Pasuruan selama 100 tahun jika tidak dilakukan pemimpin yang punya komitmen kuat seperti Presiden Jokowi tidak akan pernah terwujud,” ungkap Raja Antoni dilansir dari Antara, Rabu (31/5/2023).
Selain Redistibusi Tanah, Wakil Menteri ATR/BPN juga menjelaskan komitmen kuat itu juga terwujud dalam proses legalisasi asset yang dilakukan oleh pemerintah 8 tahun terakhir.
“Saat Presiden Jokowi memimpin, jumlah bidang tanah yang tersertifikasi baru 40 juta bidang, tetapi perhari ini, telah mencapai 85 juta bida tanah. Jadi 8 tahun sekarang setara dengan 54 tahun pemerintah sebelumnya,” kata Raja Antoni.
Raja Antoni menjelaskan, kementerian ATR/BPN sebagai intisusi yang lebih untuk mewujudkan keadilan pertanahan masih memiliki banyak daftar tunggu di berbagai lokasi untuk dilakukan redistribusi tanah. Hal ini akan bisa dilakukan lebih cepat saat terjadi kolaborasi antara pemerintah dengan Gerakan Reforma Agraria.
“Ada problem yang tidak sederhana saat pelaksanaan reforma agraria itu dilakukan. Kami mengharapkan kolaborasi yang lebih erat dengan Gerakan Reforma Agraria dalam proses percepatan redistribusi tersebut,” tutup Raja Antoni.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
