Wapres Sebut Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Rawan Perdagangan Orang
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut bahwa tingkat kemiskinan tinggi rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri.
“Satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi disisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi),” ungkap Wapres saat ditanya awak media di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).
Oleh karena itu, Wapres mengatakan penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintah khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Karena itu ini jadi perhatian salah satunya selain di Jawa juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan.”
Wapres pun memastikan bahwa pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal.
“Ya sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang, karena itu Menkopolhukam termasuk Kepolisian itu melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban itu,” tambah Wapres.
