Marak Korban TPPO Meninggal, Wapres Maruf : PMI Ilegal Sulit Dimonitor
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan pencegahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri.
Mengingat, saat ini marak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pemberangkatan PMI. Bahkan, menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam tiga tahun terakhir, 2 jenazah PMI dikembalikan ke Tanah Air setiap harinya.
“Kemarin ini kan kita mendapatkan informasi banyak ada perdagangan manusia TPPO, banyak yang di Kamboja, ada di Myanmar, itu karena proses pemberangkatan yang ilegal, dan sekarang di Indonesia memang sedang dilakukan penertiban, jangan sampai ada tenaga kerja yang berangkat PMI, pekerja migran Indonesia dari Indonesia yang seperti itu,” ungkap Wapres saat melakukan dialog dengan Diaspora Indonesia di Tashkent, Uzbekistan, Selasa (13/6/2023).
Wapres pun mengakui bahwa PMI ilegal akan sulit dimonitor oleh pemerintah. Sehingga, pencegahan secara dini terus dilakukan sehingga tidak ada PMI ilegal yang menjadi korban TPPO.
“Sebab nanti akan mengalami kesulitan, dan banyak, kemarin banyak, kemudian ada yang pulangnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, ada, oleh karena itu kita di Indonesia sedang melakukan upaya-upaya pencegahan pemberangkatan PMI ke luar negeri ilegal, karena yang ilegal itu sulit dimonitor,” paparnya.
Wapres pun mengharapkan agar WNI yang saat ini berada di Uzbekistan diperhatikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent (KBRI Tashkent).
“Mudah-mudahan disini tidak ada, tolong ini diperhatikan jangan sampai ada. Nah yang legal ini juga harus diperhatikan harus ada sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Mohon dilindungi pak Dubes disini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wapres dalam keterangannya usai kunjungan kerja di Kepulauan Riau, Kamis (8/6), telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal.
“Karena itu, Menko Polhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi (perdagangan orang) sehingga tidak lagi ada korban,” tandasnya.
(Awaludin)
