Sepakati Pakta Keamanan, Militer AS Akan Dapat Akses Tanpa Hambatan ke Pangkalan Papua Nugini
PORT MORESBY – Militer Amerika Serikat (AS) dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan di Papua Nugini (PNG), menurut pakta keamanan penting yang mendukung upaya Washington untuk mengepung China di Pasifik.
Teks lengkap dari kesepakatan itu diajukan di parlemen Papua Nugini pada Rabu, (14/6/2023) malam dan diperoleh oleh AFP, menyoroti detail yang telah dijaga ketat sejak pakta itu ditandatangani pada Mei.
Dengan persetujuan Papua Nugini, AS akan dapat menempatkan pasukan dan kapal di enam pelabuhan dan bandara utama, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan fasilitas di ibu kota Port Moresby.
Washington akan memiliki "akses tanpa hambatan" ke lokasi untuk "memposisikan peralatan, pasokan, dan material terlebih dahulu", dan memiliki "penggunaan eksklusif" dari beberapa zona, tempat pengembangan dan "kegiatan konstruksi" dapat dilakukan.
Dilansir dari Straits Times, perjanjian tersebut membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di pelabuhan laut dalam yang berharga secara strategis, pada saat meningkatnya persaingan dengan Beijing.
Bertengger di tepi barat daya Samudra Pasifik, Lombrum di masa lalu telah digunakan sebagai garnisun pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, dan AS.
Selama Perang Dunia II, Lombrum adalah salah satu pangkalan AS terbesar di Pasifik, dengan 200 kapal berlabuh, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.
China telah mencari pijakannya sendiri di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir, sebelum dikalahkan oleh Australia dan AS, yang pada 2018 setuju untuk bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan Papua Nugini.
Akses pasukan AS ke Lombrum dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas AS di Guam di utara, yang dapat menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan.
Perdana Menteri James Marape terpaksa mempertahankan kesepakatan itu dari gelombang protes dan kritik, dengan beberapa lawan mempertanyakan apakah Papua Nugini menyerahkan kedaulatannya.
"Kita telah membiarkan militer kita terkikis dalam 48 tahun terakhir," katanya kepada parlemen pada Rabu malam.
“Kedaulatan ditentukan oleh kekokohan dan kekuatan militer Anda.”
Kaya akan sumber daya alam dan dekat dengan rute pelayaran utama, Papua Nugini semakin mendapati dirinya berada di pusat tarik-menarik diplomatik antara Washington dan Beijing.
Mantan perdana menteri Peter O'Neill mengatakan perjanjian itu menjadikan Papua Nugini sebagai target.
“Amerika melakukannya untuk melindungi kepentingan nasional mereka sendiri, kita semua memahami geopolitik yang terjadi di wilayah kita,” katanya.
Presiden AS Joe Biden dijadwalkan mengunjungi Papua Nugini untuk menandatangani kesepakatan itu, perjalanan yang digagalkan oleh perselisihan anggaran di Kongres AS.
Washington sedang mencoba merayu negara-negara Pasifik dengan serangkaian insentif diplomatik dan keuangan sebagai imbalan atas dukungan strategis, setelah langkah serupa dilakukan oleh Beijing.
Perusahaan China telah mengambil tambang dan pelabuhan di Pasifik, dan pada 2022 menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon di dekatnya yang memungkinkan China untuk mengerahkan pasukan ke negara tersebut.
AS khawatir pijakan militer China di Pasifik Selatan dapat mengepung fasilitasnya di Guam, dan membuat pertahanan Taiwan lebih rumit jika terjadi invasi oleh China daratan.
(Rahman Asmardika)
