Setahun Menjabat, Menteri Hadi Fokus 3 Kebijakan Prioritas
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni terus beruyapa menjalankan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mengatasi masalah agraria.
“Kami jalankan amanah Bapak Presiden Jokowi sepenuh hati, sebab kami tahu, muara kebijakan itu untuk rakyat, dan untuk Indonesia,” kata Hadi dalam akun Instagram resminya.
Hadi Tjahjanto dan Raja Juli telah menuntaskan kinerja kepemimpinan selama satu tahun sejak dilantik pada 15 Juni 2022.
Hadi dan Raja Juli menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ini selaras dengan tiga arahan Presiden Jokowi.
Dalam keterangannya, tiga Kebijakan Prioritas itu di antaranya melakukan akselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria, serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
PTSL merupakan program revolusioner. Hal ini ditandai keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah. Sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Namun, melalui Program PTSL, penerbitan sertifikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta per tahun.
Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang dimana 85,8 di antaranya telah bersertipikat. Capaian ini memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai Rp5.574 triliun yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.
Menteri Hadi Tjahjanto dan Raja Juli juga kompak menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Setahun kepemimpinannya, sebanyak 6,7 juta meter berhasil diselamatkan, yang mana nilainya setara dengan Rp1,08 triliun potensi tanah diserobot mafia tanah.
Komitmen kebijakan untuk rakyat untuk Indonesia juga diterapkan dalam redistribusi tanah yang dirasakan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia. Ini seperti dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN setelah berkonflik selama 35 tahun.
Hal ini dijadikan pola kebijakan Menteri Hadi sehingga mendatangkan keberhasilan-keberhasilan yang lain seperti sebanyak 1.160 rakyat Wonorejo, Blora yang mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1947.
Memasuki tahun kedua, Menteri Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni percaya dengan komitmen kebijakan untuk rakyat yang diiringi dedikasi jajaran Kementerian ATR/BPN akan membawa kebijakan tata ruang dan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat dapat diwujudkan.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
