Saat Gus Dur Dihujat karena Ingin Hapus TAP MPRS tentang PKI
JAKARTA - Presiden kelima Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal kerap memiliki pemikiran yang terlampau jauh ke depan dibandingkan dengan tokoh lainnya.
Sehingga buah pemikiran Gus Dur tersebut kerap mendapatkan kritikan hingga cemoohan dari pihak yang berseberangan pandangan terhadap dirinya.
Gagasan Gus Dur selalu hangat diperbincangkan, bahkan hingga sampai saat ini. Padahal cara pandang Gus Dur soal kehidupan berbangsa dan bernegara telah membuka jalan pikiran bagi setiap yang mendengarnya.
Salah satu gagasan Gus Dur yang menuai pro dan kontra adalah mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Saat itu gagasan Gus Dur tersebut langsung direspons hujatan oleh lawan politiknya.
Menteri Riset dan Teknologi era Presiden Gus Dur, Prof Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam atau Prof AS Hikam mengatakan bahwa alasan Gus Dur mencabut TAP MPR tersebut adalah untuk melakukan rekonsiliasi.
Dia memastikan bahwa gagasan Gus Dur tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Sementara landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan konstitusi yaitu UUD 1945.
"Jadi TAP MPR no 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI meski dicabut. Karena berlawanan dengan spirit Pancasila yang tak tertulis (Bhineka Tunggal Ika) yang sudah dilaksanakan bangsa Indonesia 7 abad sebelum proklamasi kemerdekaan. Tak hanya itu, teks UUD 45 mengamanahkan agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia," kata Prof AS Hikam dilansir dari NUOnline, Selasa (20/6/2023).
Dosen President University itu melanjutkan bahwa rekonsiliasi terhadap PKI yang dipelopori oleh Gus Dur jelas mendasar dan masuk akal. Bahkan, lanjut dia, jika Tap MPR tersebut masih berlaku bangsa Indonesia telah mengkhianati kesepakatan, di mana semua menyetujui bahwa NKRI ini akan diisi oleh bermacam-macam suku, agama, ragam pemikiran dan lain-lain.
BACA JUGA:
"Inilah satu fondasi yang sangat luar biasa yang membuat Gus Dur menerobos ruang dan waktu sampai membuat satu ide atau gagasan mencabut Tap MPR yang menurut sebagian orang tak bisa dicabut lagi," katanya.
BACA JUGA:
Menurut dia, Gus Dur tidak ingin negara hanya melindungi satu kelompok saja. Gus Dur menekankan semua elemen bangsa terlindungi sama dengan kelompok mayoritas yang ada.
"Bagi saya statmen Gus Dur bukan hanya statmen guyon tapi itu filosofi ground atau dasar filosofi yang serius. Kalau mau betul rekonsiliasi dasarnya harus Pancasila, UUD 1945 dan prinsip kewarganegaraan sebagai landasan operasional yang praktis," tuturnya.
(Fakhrizal Fakhri )
