Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

DPR Sebut Madura Masih Tinggi Angka Kemiskinan dan Gizi Buruk

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |23:33 WIB
DPR Sebut Madura Masih Tinggi Angka Kemiskinan dan Gizi Buruk
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Rudana (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana saat saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur.

"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu melalui keterangannya, Kamis (29/6/2023).

Misalnya, kata dia, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim.

"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya.

Kunjungan BKSAP DAY mengambil tema dan perannya turut dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Menurut Putu, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.

“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” bebernya.

Putu menambahkan, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.

"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," kata Legislator asal Bali ini.

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement