Mayoritas Publik Tolak Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Diamputasi
JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Tingkat kepercayaan publik mencapai 81,2 persen.
Menurut Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Burhanuddin, mengatakan, konsistensi Korps Adhyaksa di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuat masyarakat menolak adanya upaya membatasi kewenangan Kejaksaan, yakni sekadar menuntut kasus korupsi.
“Mayoritas masyarakat mendukung Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi. Angkanya mencapai 66,4 persen,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).
Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam menyelidik, menyidik, hingga menuntut tindak pidana korupsi terbukti berhasil membongkar beragam kasus besar. Contohnya, megaskandal korupsi Jiwasraya dan ASABRI.
Tak hanya itu, kasus mafia minyak goreng juga berhasil dibongkar Kejaksaan. Mafia minyak goreng jelas sangat menyusahkan masyarakat Indonesia.
"Dibanding lembaga penegak hukum lain, Kejaksaan Agung paling tinggi tingkat kepercayaannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, upaya pelemahan Kejaksaan baru belakangan muncul, bahkan mengaitkan kasus mantan Menkominfo Johny G Plate bermuatan politis. Namun, dalam temuan Indikator, masyarakat justru menganggap sebaliknya, bahwa masyarakat percaya Johnny G Plate korupsi.
“Isu dugaan korupsi yang melibatkan Johny G Plate, saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung, diketahui oleh 22 persen masyarakat. Di antara yang mengetahui, sekitar 80,4 persen percaya Johnny G Plate melakukan korupsi,” ujar Burhanuddin.
Sementara itu dalam catatan Burhanuddin, “separuh masyarakat yang mengetahui kasus tersebut menilai bahwa isu tersebut murni persoalan hukum (50,4 persen) ketimbang isu yang lebih bermuatan politik (36,3 persen).”
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan dalam rentang 20-24 Juni 2023, menempatkan 1.220 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
